Berselisih 22 Tahun, PTPN V Lepaskan 2.800 Ha Tanah Masyarakat Adat Kampar, Riau

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan diprioritaskan sengketa yang terjadi antara masyarakat misalnya dengan dengan BUMN, dengan perkebunan. 
Berselisih 22 Tahun, PTPN V Lepaskan 2.800 Ha Tanah Masyarakat Adat Kampar, Riau
Rahayuningsih - Bisnis.com 03 Mei 2019  |  15:42 WIB
Berselisih 22 Tahun, PTPN V Lepaskan 2.800 Ha Tanah Masyarakat Adat Kampar, Riau
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Setelah bersengketa selama 22 tahun, pemerintah memutuskan untuk melepaskan 2.800 hektare tanah yang menjadi perselisihan antara masyarakat desa atau masyarakat adat Sinama Nenek di Kabupaten Kampar, Riau, dengan PT Perkebunan Negara (PTPN) V.

“PTPN melepaskan, ya, kemudian nanti akan diberikan haknya kepada masyarakat tersebut,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil seperti dikutip dalam situs resmi setkab.go.id, Jumat (3/5/2019).

Sofyan menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan diprioritaskan sengketa yang terjadi antara masyarakat misalnya dengan dengan BUMN, dengan perkebunan. 

Nah, untuk hari ini secara spesifik diputuskan, yaitu pertama sengketa masyarakat desa atau masyarakat adat Sinama Nenek, nama sebuah desa di Kampar, dengan PTP, selesai. 2.800 hektare tanah yang terjadi klaim oleh masyarakat ulayat Sinama Nenek sudah diselesaikan.

Dengan pemberian hak ini, pemerintah meminta kepada Pemda untuk menulis siapa yang berhak menerima supaya jelas siapa yang akan menerima nanti. Kalau misalnya berapa luas, menurut Sofyan, tergantung nanti berapa banyak penerima.

Tanah di Pulau Batam

Yang kedua, tentang kampung-kampung tua di Pulau Batam. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil menyampaikan, bahwa seluruh tanah di Batam, karena dulu Peraturan Presiden menyatakan seluruh Pulau Batam adalah wilayah otorita Batam, maka seluruh tanah di Pulau Batam  diklaim sebagai HPL (Hak Penguasaan Lahan) Otorita Batam.

Padahal, lanjut Sofyan, di situ banyak kampung-kampung tua, kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam dibentuk. “Ini kita lepaskan, diberikan kepada yang berhak, diberikan kepada masyarakat,”jelas Sofyan.

Selain itu, tentang tanah masyarakat di dalam HPL Otorita Batam, menurut Menteri ATR/Kepala BPN itu, sampai dengan 200 meter itu nanti akan diberikan hak kepada masyarakat.

“Nah ini dua hal yang konkrit pada hari ini. Yang lain prioritasnya yaitu bagaimana kita menyelesaikan sengketa-sengketa kampung-kampung tua yang masuk dalam konsesi, kampung-kampung tua yang masuk dalam hutan, ya, itu semua diselesaikan,” ujar Sofyan seraya menambahkan, diharapkan suatu saat nanti seluruh sengketa lahan dapat diselesaikan secara tuntas. 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, bpn, sengketa lahan

Editor : Rahayuningsih

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top