Akibat Pemilu, Penyerapan Dana Desa Kuartal I/2019 Baru 17 Persen

Digelarnya Pemilu 2019 menghambat serapan dana desa karena perhatian perangkat desa lebih tercurah kepada penyelenggaraan pesta demokrasi.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 29 April 2019  |  19:11 WIB
Akibat Pemilu, Penyerapan Dana Desa Kuartal I/2019 Baru 17 Persen
Pengunjung berada di wahana wisata Pantai Indah, Desa Koto Petai, Kerinci, Jambi, Minggu (10/2 - 2019). Wahana wisata yang berada di tepi Danau Kerinci merupakan satu dari beberapa tempat wisata baru daerah itu yang tengah dikembangkan dengan menggunakan dana desa. ANTARA/Wahdi Septiawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Sepanjang kuartal I/2019, serapan dana desa baru mencapai 17 persen dari total anggaran sebesar Rp70 triliun yang digelontorkan tahun ini. 
 
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengungkapkan penyerapannya sekitar Rp11,9 triliun, yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Daerah (RKD).
 
"Dari yang sudah tersalurkan relatif memang sudah ada progres yang signifikan karena kemarin ada aktivitas Pemilu, Pilpres, dan Pileg," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (29/04/2019).
 
Anwar mengakui kegiatan Pemilu 2019 sangat menyita perhatian perangkat desa karena mereka terlibat di dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengawal dan mengawasi jalannya pesta demokrasi. 
 
Selepas Pemilu 2019, penyerapan dana desa diyakini akan kembali gencar, terutama pada kuartal kedua dan kuartal ketiga. Pada periode tersebut, biasanya roda kegiatan desa-desa sudah berputar. 
 
Adapun penggunaan dana desa pada tahun ini bakal diarahkan kepada pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di perdesaan dan kegiatan ekonomi desa, salah satunya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
 
"Empat tahun terakhir, dari sisi infrastruktur sudah ada perbaikan yang signifikan sehingga momentum kebangkitan desa kini harus mulai berbenah dari sisi aktivitas ekonomi, selain tentunya penguatan SDM," ucapnya. 
 
Hingga akhir 2018, 61 persen desa di Indonesia telah memiliki BUMDes atau setara dengan 45.549 unit BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes.
 
Ketika digulirkan pertama kali pada 2015, Kemendes PDTT hanya menargetkan sekitar 5.000 BUMDes. Namun, jumlah saat ini membuat Kemendes PDTT berpendapat bahwa kelembagaan ekonomi yang hadir dalam bentuk BUMDes akan berperan banyak untuk mendukung ekonomi perdesaan. 
 
Menurut Anwar, rata-rata laba dari seluruh BUMDes telah mencapai Rp1,4 triliun per tahun. 

Dalam waktu dekat, dia mengaku akan mendorong pelaksanaan klasifikasi BUMDes. Nantinya, BUMDes akan diklasifikasi berdasarkan pembukuan laba dan variasi usahanya. Ada tiga kategori, yakni BUMDes pemula, BUMDes berkembang, dan BUMDes maju. 
 
BUMDes pemula adalah BUMDes yang labanya masih kecil dan unit usahanya terbatas. BUMDes berkembang membukukan pendapatan yang lumayan dan aktivitas bisnis sudah variatif. 
 
Sementara itu, BUMDes maju memiliki laba yang sudah mencapai lebih dari Rp2 miliar atau sudah melebihi dana desa yang diterima. 
 
Saat ini, Anwar menuturkan sudah banyak BUMDes yang memiliki penghasilan di atas Rp2 miliar. Beberapa di antaranya BUMDes di Pujon Kidul, Malang yang mencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2,5 miliar dan BUMDes Ponggok, Klaten dengan pendapatan hingga Rp4,5 miliar. 
 
Keduanya fokus pada pengembangan pariwisata dan usaha lainnya. BUMDes Ponggok misalnya, berhasil mengembangkan produk air bersih karena potensi sumber air di daerah tersebut cukup bagus. 
 
Setelah diklasifikasi, Kemendes PDTT akan melakukan intervensi kepada BUMDes tersebut. Pertama, membantu memberikan pelatihan pengelolaan agar BUMDes dapat berkembang lebih baik.
 
"Kami menyediakan pelatihan disesuaikan strata dari BUMDes. Bagi BUMDes pemula, berkembang, dan maju akan berbeda-beda," terangnya.
 
Kedua, membantu memfasilitasi BUMDes untuk memiliki jejaring dengan dunia usaha lainnya yang sudah menjadi mitra-mitra Kemendes PDTT atau mitra swasta. 
 
Kemendes PDTT akan menyelenggarakan forum bisnis agar BUMDes dapat mencapai komitmen usaha dengan pihak ketiga dari sektor swasta. Dengan demikian, usaha BUMDes akan semakin berkembang ke depannya. 
 
Ketiga, mendorong konsep holding BUMDes melalui PT Mitra Bumdes Nusantara. Anwar mengungkapkan holding tersebut telah dibentuk dan merupakan ide orisinil dari Menteri Kemendes PDTT. 
 
"Konsep holding BUMDes bukan hanya entitas kecil-kecil, ketika akan mengumpul ini menjadi kekuatan ekonomi pedesaan," paparnya.
 
BUMDes disebut memiliki potensi yang besar. Jika seluruh desa di Indonesia, yang jumlahnya 75.000 desa, masing-masing memunyai satu BUMDes dengan penghasilan bersih Rp100 juta, maka total penghasilan BUMDes seluruh Indonesia dapat mencapai Rp75 triliun. 
 
Mitra Bumdes Nusantara, lanjut Anwar, dapat diarahkan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konsep ini dinilai cukup menarik karena BUMDes dapat dikelola dengan profesional dan potensi moral hazard dapat ditekan. 
 
"Tapi masih sangat awal dan kami melakukan sosialisasi, Mitra Bumdes Nusantara ini ada di tiap kabupaten dan provinsi," imbuhnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dana desa, BUMDes

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top