Bisnis.com, PENAJAM--Kerusakan jalan nasional trans Kalimantan yang melalui wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terdata mencapai 127 titik.
"Kerusakan jalan negara dari simpang Silkar Petung menuju Sepaku terdata 95 titik, dan dari Penajam menuju Babulu sebanyak 32 titik kerusakan," kata Kepala Dinas Perhubungan setempat Ady Irawan di Penajam Paser Utara, pekan ini.
Dari hasil pendataan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut dia kerusakan jalan nasional atau jalan negara tersebut mencapai 127 titik, ada peningkatan titik kerusakan terutama jalan trans Kalimantan di wilayah simpang Silkar Petung menuju Sepaku.
Jumlah titik kerusakan jalan trans Kalimantan yang melalui wilayah simpang Sikar Petung sampai Sepaku, lanjutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.
"Dibanding tahun sebelumnya, kerusakan jalan negara di wilayah simpang Silkar Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam menuju Kecamatan Sepaku, bertambah," ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara jumlah kerusakan jalan nasional mulai dari wilayah simpang Silkar Petung, sampai Kecamatan tersebut meningkat menjadi lebih kurang 95 titik.
Sebelumnya, kerusakan jalan trans Kalimantan di wilayah simpang Silkar Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam sampai Kecamatan Sepaku itu hanya lebih kurang 22 titik.
"Kerusakan jalan negara tersebut sudah cukup parah, masyarakat yang hendak melalui jalur simpang Silkar-Sepaku dan Penajam-Babulu harus berhati-hati, serta waspada karena masih ada sejumlah jalan berlubang," kata Ady Irawan.
"Upaya kami bersama kepolisian setempat hanya bisa memasang rambu lalu lintas untuk mengingatkan pengendara agar berhati-hati," ucapnya.
Kerusakan jalan nasional tersebut, jelasnya banyak disebabkan karena kendaraan yang melalui jalan itu kendaraan besar dengan bermuatan berat melebihi kapasitas jalan yang hanya 8 ton.
Tingkat kerusakan jalan trans Kalimantan itu, tambahnya sudah cukup parah dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, tetapi hingga kini belum ada perbaikan yang dilakukan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
