Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menilai skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dapat menjadi solusi untuk mengatasi kondisi dan permasalahan yang ada pada sektor Perhubungan Darat. Sejumlah proyek pun disiapkan menggunakan skema tersebut.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mengungkapkan pada tahun ini, Ditjen Hubdat akan menyusun studi pendahuluan dan prastudi kelayakan untuk KPBU Pembangunan Terminal Tipe A di Jawa Tengah.
Selain itu, terdapat 17 Terminal Tipe A dan 21 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bemotor (UPPKB) lainnya dengan beberapa kriteria tertentu yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama dengan skema KPBU untuk tahun ke depannya.
"Untuk membangun sarana dan prasarana bidang transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan diperlukan anggaran yang besar. Pada saat ini, KPBU adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi swasta, masyarakat dan pemerintah dalam pelayanan maupun penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi,” ujarnya, Senin (15/4/2019).
Oleh karena itu, Dirjen Budi berharap agar para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di seluruh Indonesia harus mampu dan berani untuk berinovasi dalam pendanaan infrastruktur guna suatu perubahan untuk peningkatan pelayanan di wilayah kerja masing-masing.
Saat ini, infrastruktur yang ada di lingkungan Ditjen Hubdat, khususnya pada Terminal Tipe A dan UPPKB atau jembatan timbang masih ditemui kendala seperti keterbatasan APBN, kurangnya SDM, perubahan lokasi akibat perubahan administrasi wilayah, serta kurangnya pemanfaatan Teknologi dan sistem informasi.
“Ada 4 jenis prasarana milik Ditjen Hubdat yang potensial untuk dilakukan kerja sama yaitu sebanyak 99 Terminal Tipe A, UPPKB sebanyak 134 unit, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLSKB) Bekasi, serta 3 Pelabuhan Penyeberangan,” ujarnya.
Beberapa proyek yang telah KPBU yakni Pembangunan Proyek Proving Ground pada BPLJSKB Bekasi. “Untuk BPLJSKB Bekasi telah pada tahap evaluasi calon penyedia yang akan melaksanakan penyusunan FBC dan transaksi di Kementerian Keuangan,” katanya.
Rencana proyek KPBU juga telah berjalan untuk pengembangan UPPKB di Sumatra dan Jawa yang sudah pada tahap pengajuan PDF ke Kementerian Keuangan.
Selain itu, pembangunan pelabuhan penyeberangan di Provinsi Papua Barat yakni Klademak, Batanta, dan Salawati yang masih pada tahap penyampaian dokumen studi pendahuluan ke Bappenas.
