Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai platform digital logistik tidak perlu dibatasi jumlahnya, melainkan dibuat standardisasi format datanya.
Ketua ALI, Zaldi Ilham Masita menuturkan platform penyedia layanan digital tidak perlu dibatasi jumlahnya dan diperbolehkan banyak penyedia.
"Platform digital tdk perlu dibatasi, bisa banyak provider. Paling penting apakah format datanya standar atau tidak, kalau standar maka platform-platform ini bisa saling berhubungan," ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (10/3/2019).
Standardisasi ini, jelasnya, yang menjadi masalah besar dalam digitalisasi logistik, terutama karena belum adanya standarisasi pertukaran data elektronik di Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut menjadi tugas utama dari pemerintah untuk segera membuat standarisasi pertukaran data elektronik khususnya di sektor logistik tersebut. "Agar platform-platform ini bisa saling berkolaborasi," imbuhnya.
Sementara itu, Pakar Kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning, menilai entitas pelayaran dan pelaku logistik cenderung masih terbebani penyediaan belanja modal yang besar dan tingginya biaya operasional akibat dari digitalisasi atau perubahan layanan 4.0.
Baca Juga
"Seharusnya, justru layanan berbasis 4.0 memungkin biaya capital expenditure yang menurun bahkan diserahkan saja ke pihak lain sehingga biaya operasional berpotensi menurun. Akibat adanya jaminan kontrak atau jaminan bisnis dengan volume bisnis yang membesar," ungkapnya kepada Bisnis.com.
Dia juga menyebutkan syarat perubahan menuju revolusi industri 4.0 adalah perubahan cara pandang dan pola pikir termasuk bisnis proses, dan hal ini justru dia nilai cenderung lemah terjadi di Indonesia
"Yang muncul secara eksis atau dominan adalah ditandai dengan masih berupa proses digitalisasi secara umum dan belum menerapkan model bisnis baru yang berbasis aplikasi sensorik dan pengelolaan data," ungkapnya.
Saut menuturkan perubahan pola pikir juga perlu dilakukan atau distimulasi oleh pemerintah melalui berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait logistik dan perdagangan. Perubahan tersebut lanjutnya tentu yang berorientasi pada integrasi dan efisiensi birokrasi serta pada aspek penguatan dan peningkatan daya saing produk dan jasa Indonesia.
