Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Platform Logistik Tidak Boleh Dimonopoli

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai standardisasi data digital di sektor logistik perlu segera dibentuk, mengingat banyaknya platform digital yang sudah dibangun berbagai pihak.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 11 Maret 2019  |  10:46 WIB
Truk pengangkut peti kemas melintasi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, di Jakarta, Kamis (3/8). - JIBI/Nurul Hidayat
Truk pengangkut peti kemas melintasi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, di Jakarta, Kamis (3/8). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai standardisasi data digital di sektor logistik perlu segera dibentuk, mengingat banyaknya platform digital yang sudah dibangun berbagai pihak.

Ketua ALI, Zaldi Ilham Masita, menuturkan platform e-logistics atau integrasi digital di bidang logistik tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak.

"Fungsi pemerintah adalah membuat standardisasinya dan membuat regulasi uuntuk menjalankan standarnya. Semua lembaga, asosiasi atau perusahaan swasta atau BUMN boleh membuat platform masing-masing asal memakai standar yang sama," terangnya kepada Bisnis, Minggu (10/3/2019).

Menurutnya, platform digital tidak perlu dibatasi dan dapat dilakukan oleh banyak provider, baik dari pemerintah, swasta, maupun BUMN.

"Ini menjadi tugas utama dari pemerintah untuk segera membuat standardisasi pertukaran data elektronik khususnya di logistik, agar platform-platform ini bisa saling berkolaborasi," tuturnya.

Selama ini, berbagai institusi telah menciptakan platform digitalnya untuk kebutuhan logistik. Dari sisi pemerintah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membentuk platform digital manifest yang memungkinkan pengurusan manifest kargo lebih cepat.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi platform induk dalam mengurusi proses ekspor dan impor.

Kementerian Perhubungan membentuk Inaportnet, sebuah layanan digital untuk kebutuhan kepelabuhan. Kementerian Perdagangan membentuk tradenet untuk kebutuhan kelancaran dokumen perdagangan ekspor dan impor.

Sementara pemerintah tengah berupaya mengintegrasikan platform digitalnya, karantina belum turut serta dalam proses digitalisasi tersebut.

Di sisi lain, asosiasi pengusaha logistik turut membentuk platform integrasi logistik. Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) memiliki smartport atau mycargo, sementara Indonesia National Shipowner's Assosiation (INSA) berencana membangun Indoshipnet, Asperindo memiliki platform ALIS bagi anggotanya.

Salah satu yang terbaru adalah Pelindo II yang berencana membentuk marketplace bagi pelaku logistik yang mengintegrasikan seluruh kegiatan di pelabuhan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asosiasi logistik
Editor : M. Rochmad Purboyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top