Bisnis.com, JAKARTA—Pembangunan jalan tol Trans Sumatra akan mendapatkan pendapatan dari pajak sebesar Rp2.690 triliun hingga 2048, dengan pendapatan PAD terbesar diterima Provinsi Sumatra Utara.
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso dalam laporannya Maret 2019 menyebutkan melalui Peraturan Presiden No.100/2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No.117/2015, Pemerintah memberi amanat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan JalanTol Trans-Sumatra (JTTS).
Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765 km.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, katanya, masing-masing berpotensi memperoleh manfaat dana (dampak fiskal) dari penerapan skema Value Capture selama periode kajian(2018-2048) pada Wilayah Studi.
Berdasar hasil survei, wawancara dan analisis tim konsultan, keberadaan JTTS akan meningkatkan penerimaan pajak dari kategori pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya bagi pemerintah pusat.
“Potensi penambahan penerimaan pajak selama periode proyeksi dampak (2018-2048) di wilayah studi sebesar minimal Rp2.690 triliun dengan rata-rata penambahan sebesar Rp86 triliun pertahun,” katanya dalam laporan yang diterima Bisnis.com, Kamis (7/3/2019)
Baca Juga
Angka tersebut belum mencakup keseluruhan instrumen yang terindifikasi, instrumen yang sudah ada, dan belum ada di Indonesia.
Keberadaan JTTS, katanya, akan memberikan tambahan bagi penerimaaan asli daerah (PAD) di wilayah studi sebesar minimal Rp300,8 triliun (periode proyeksi dampak 2018-2048) dengan rata-rata PAD sebesar Rp9,7 triliun per tahun.
“Kabupaten/kota yang mendapatkan potensi tambahan PAD terbesar adalah Sumatra Utara yang diperkirakan akan mendapatkan 78% atau setara Rp233 triliun.”
Dengan penugasan pemerintah, terdapat potensi dampak yang signifikan terhadap perekonomian di wilayah studi. Output yang diterima Rp37.007 triliun, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rp19.446 triliun, pendapatan tenaga kerja Rp5.426 triliun dengan jumlah 2.131.244orang.
Pemerintah sebelumnya telah memulai pengoperasian ruas-ruas jalan tol secara nasional sepanjang 782 Km dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018).
Tol Trans Jawa telah tersambung dari Merak hingga Grati, Pasuruan sepanjang 913 Km. Secara keseluruhan, pada tahun 2019, ditargetkan pembangunan sepanjang 1.070 Km termasuk beberapa ruas tol Trans Sumatra sehingga total menjadi 1.852 Km.
Kehadiran Tol Trans Sumatra bertujuan untuk menurunkan biaya logistik nasional serta menjadi jalan alternatif Jalan Lintas Timur Sumatra yang sudah ada.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis Jalan Tol Trans Sumatra ruas utama sepanjang 2.000 Km akan dapat tersambung pada tahun 2024.
"Jika melihat capaian selama empat tahun terakhir maka Tol Trans Sumatra dari Bakaheuni sampai Banda Aceh dengan panjang sekitar 2000 Km, akan tersambung secara bertahap hingga tahun 2024," ujar Menteri Basuki.
Kepala Badan Pegatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan terdapat empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dalam waktu dekat secara bertahap siap diresmikan dan beroperasi, yakni ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) (140,93 Km), Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) (2,75 Km), Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7 (9,1 Km), dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189,2 Km).
“Dua di antaranya sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasi yaitu Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7. Sedangkan untuk Jalan Tol Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) masih dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung dalam proses penyelesaian konstruksi,” katanya.
