Bisnis.com, JAKARTA - Dukungan penuh pemerintah daerah menjadi poin penting sekaligus krusial bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto mengatakan bahwa dukungan itu perlu sehingga usulan KEK tidak berhenti pada penetapan oleh Dewan, tetapi maju lebih jauh ke tahap operasi.
Berdasarkan pelajaran yang dipetik dari penetapan 12 KEK, pemda harus berkomitmen menyediakan infrastruktur wilayah, memberikan kemudahan perizinan kepada investor, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Bupati juga harus berkomitmen memberi keringanan pajak daerah, membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan menempatkan pejabat di kawasan. Jika pemerintah pusat tidak ingin mendelegasikan kewenangan, pemda juga harus memastikan pusat menempatkan petugasnya di kawasan, termasuk soal keimigrasian dan pertanahan.
"Bupati harus aware bahwa mereka menyambut baik keberadaan KEK," ujar Enoh dalam diskusi bertema KEK Pulau Baai Bengkulu sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Barat Pulau Sumatra, Jumat (1/3/2019).
Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus menjamin fasilitas dan kemudahan, seperti insentif perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta kemudahan izin berusaha.
"Pengalaman beberapa KEK, ini sangat sulit. Ketika KEK sudah ditetapkan, bagian kami yang mengejar-ngejar [pemerintah pusat agar memberikan fasilitas dan kemudahan]," ungkapnya.
Dewan KEK juga mencatat empat lesson learn lainnya menyangkut lokasi, rencana bisnis, integrasi dukungan infrastruktur kawasan dan wilayah, serta komitmen dan kapasitas pengelola.
Selain kondisi fisik yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan tidak berada dalam kawasan lindung, menurut Enoh, lokasi harus mempunyai akses yang baik ke pelabuhan dan bandara, bahan baku atau material, dan pasar.
Di lokasi juga harus tersedia lingkungan untuk pekerja. Rencana bisnis pun harus sesuai dengan sumber bahan baku dan kebutuhan pasar serta memiliki tahap pengembangan yang jelas.
"Kalau basisnya sumber daya alam, KEK Pulau Baai harus punya keunggulan," ujarnya.
Selain itu, KEK harus terintegrasi dengan jalan kawasan, listrik, instalasi pengolahan air limbah, sistem drainase, sistem pengolahan sampah, jalan kereta api, pelabuhan, bandara, serta tempat pembuangan akhir.
Pengelola juga harus mempunyai kemampuan pembiayaan dan profesional mengembangkan kawasan. Seluruh jajaran direksi dan komisioner harus sepakat ketika mengusulkan KEK.
Di luar enam poin yang menjadi pelajaran penting itu, Enoh juga mengingatkan agar pemda dan pengelola kawasan memperhatikan isu ketenagakerjaan.
"Kalau KEK tidak memberikan benefit ke masyarakat sekitar, mereka akan protes. Makanya, harus diperhatikan pendidikan vokasi segala macam."
Tidak ketinggalan pula mitigasi bencana mengingat tiga lokasi KEK sempat terkena dampak gempa bumi dan tsunami, yakni KEK Palu, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Mandalika.
