Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi fokus Pemerintah di samping pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diberi tugas untuk membangun infrastruktur, dukungan SDM yang profesional dan kompeten sangat diperlukan.
Kepala Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Lolly Martina Martief mengatakan untuk meningkatkan kualitas SDM, BPSDM menyelenggarakan pelatihan reguler dan pelatihan sertifikasi. Pesertanya tidak hanya diperuntukan bagi ASN Kementerian PUPR, namun juga dapat diikuti oleh ASN Pemerintah Daerah yang akan mendukung pembangunan infrastruktur PUPR di berbagai wilayah di Indonesia.
“Pada tahun 2018, BPSDM telah menyelenggarakan pelatihan yang diikuti oleh 12.320 orang. Dari jumlah tersebut 800 orang mengikuti pelatihan sertifikasi bekerjasama dengan Lembaga atau asosiasi seperti Ahli Bendungan dengan KNI-BB, Ahli Sumber Daya Air dengan HATHI. Sisanya merupakan peserta pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi jabatan baik struktural maupun fungsional,” katanya melalui siaran resmi, Minggu (3/3/2019).
Tahun 2019, BPSDM menargetkan jumlah SDM yang dilatih sebanyak 10.050 orang dengan rincian bidang sumber daya air 1.590 orang, jalan jembatan 1.320 orang, konstruksi 1650 orang, permukiman 690 orang, perumahan 540 orang, pengembangan infrastruktur wilayah 390 orang dan manajemen & jafung (jabatan fungsional) 3.870 orang.
Pelatihan yang diselenggarakan BPSDM mengikuti kebutuhan keahlian dari alur proses pembangunan infrastruktur yakni mulai dari tahap perencanaan konstruksi (Survei, Investigasi, Desain), Pengadaan Lahan (land Acquisition), Konstruksi (Construction), Operasi dan Pemeliharaan (Operation and Management) atau SIDLACOM.
Mahasiswa D3
Baca Juga
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terampil konstruksi, Kementerian PUPR pada bulan Juli-Agustus 2019 akan mulai menerima pendaftaran bagi mahasiswa D3 di Politeknik PU yang berada di Semarang, Jawa Tengah.
Politeknik PU memiliki 3 jurusan yakni teknik konstruksi pengairan, jalan, dan bangunan gedung. Mahasiswa Poltek ini nantinya berasal dari ASN Kementerian PUPR, pekerja dari perusahaan konstruksi dan umum.
Penerimaan mahasiswa tahun 2019 sebanyak 150 orang dan akan ditingkatkan menjadi 300 orang pada tahun 2020. “Poltek ini bukan sekolah ikatan dinas. Pembelajaran yang dilakukan 70% praktek di lapangan seperti penggunaan teknologi Building IInformation Modelling (BIM) dan penggunaan peralatan teknologi baru, sisanya 30% teori karena diharapkan apa yang dipelajari bisa langsung implementasi di lapangan,” kata Lolly.
Lulusan Poltek PU akan mendapatkan sertifikat keahlian managemen konstruksi dan satu sertifikat keahlian lainnya sesuai dengan jurusannya. Ke depan, Poltek PU juga akan dikembangkan di provinsi lainnya
