Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa hadirnya kilang bahan bakar minyak ramah lingkungan (green fuel) akan memberikan banyak dampak positif untuk Indonesia.
Berawal dari pertemuan COP 21 di Paris, Prancis pada 2015, pemerintah berkomitmen mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025.
Jonan menjelaskan bahwa ada dua kelompok besar yang mendukung pencapaian bauran energi di Tanah Air, yakni sektor kelistrikan dan transportasi.
Saat ini, menurutnya, baruan energi untuk sektor kelistrikan telah mencapai 13%, dan akan terus didorong hingga 2025. Sementara itu, untuk sektor transportasi sudah ada penerapan mandatory bauran 20% biodiesel dan Solar (B20) dan rencana menghadirkan kendaraan listrik.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, bauran energi primer di Tanah Air masih didominasi oleh batu bara yang mencapai sekitar 50%, kemudian disusul oleh gas bumi, BBM, dan energi terbarukan.
Di sektor pembangkit listrik, batu bara juga masih mendominasi sebagai bahan bakar pembangkitan yang mencapai sekitar 50%, yaitu untuk menghidupkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Nah kalau mobil bermesin bensin, kalau mau digabung etanol kan ketersediaannya sangat minim. Kalau untuk kendaraan bermesin diesel kan populasinya 2/3 sehingga kami mendorong Pertamina untuk bekerja sama membuat green diesel [Biosolar dari CPO],” katanya saat menyaksikan penandatanganan kerja sama Pertamina dan Eni pengolahan CPO serta penandatanganan head of term sheet of joint venture agreement di Roma, Italia, Rabu (30/1/2019).
Pemerintah telah mewajibkan seluruh bahan bakar diesel yang dijual di Tanah Air harus dicampur dengan 20% bahan bakar nabati atau biodiesel.
Menurutnya, selain untuk menekan impor minyak, keberadaan kilang green fuel akan mendorong konsumsi CPO di dalam negeri, dengan kalkulasi kasar 200.000 barel per hari. Dengan begitu, produsen sawit akan mendapatkan kepastian serapan CPO di dalam negeri tanpa harus menggantungkan diri pada ekspor.
“Produksi sawit Indonesia sebanyak 46 juta ton, sedangkan minyak diesel kebutuhannya 120.000 ton per hari [800.000 barel per hari] kalau dikalkulasi dalam setahun jumlahnya sekitar 36 juta ton. Dengan begini kan bisa meningkatkan harga sawit di tingkat yang wajar,” tambahnya.
Untuk memastikan stabilitas harga CPO, pemerintah telah memikirkan untuk membuat formula harga CPO seperti harga minyak Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dalam ekuivalen ukuran yagn sama.
Jonan menambahkan dengan kalkulasi harga CPO sebesar US$500 per ton, seharusnya harga jual Biosolar sudah cocok dengan harga jual Pertamina Dex dan Dexlite. “Kalau di bawah itu [harga Biosolar di bawah Pertamina Dex dan Dexlite] memang belum [masuk skala keekonomian]. Namun, nanti ada subsidi [Biosolar],” katanya.
Selama ini, pemerintah memberikan subsidi biodiesel agar masuk skala keekonomian. Subsidi untuk biodiesel diambil dari pungutan ekspor CPO yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasalnya, harga biodiesel masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga Solar.
