Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengklaim tidak ada lagi kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan pelaku usaha perikanan tangkap yang menerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019) yang juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan pejabat terkait.
"Sekarang ini sudah tidak ada lagi atau hampir tidak ada lagi yang namanya illegal fishing. Karena 7.000 kapal asing ilegal yang bertahun-tahun lalu lalang di laut kita, sekarang dapat dikatakan sudah tidak ada. Dan bahkan Bu Susi bilang ke saya, 'Pak, bukan 7.000, mungkin hampir 13.000 kapal asing ilegal fishing yang lalu lalang di laut kita'," kata Kepala Negara.
Dengan tidak beroperasinya 7.000 kapal asing ilegal tersebut, ditambah penenggelaman 488 kapal, Presiden menyatakan seharusnya produksi ikan nasional menjadi lebih melimpah.
Kepala Negara menyatakan terdapat peningkatan produksi ikan, namun peningkatannya tidak banyak. Presiden bertanya-tanya kenapa produksi ikan hanya meningkat sedikit.
"Semestinya produksi ikan dari hasil tangkap kita melimpah. Semestinya," katanya.
Presiden bertanya apakah situasi itu disebabkan oleh pengurusan izin yang lama. Presiden meminta supaya pengurusan izin tidak sampai berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Presiden mengaku tidak bisa menerima apabila pengurusan izin sampai memakan waktu selama itu.
"Saya berminggu-minggu saja enggak mau apalagi yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun," katanya.
Kepala Negara menyatakan sumber daya laut seharusnya memberikan manfaat yang berkelanjutan sampai di masa depan atau untuk "anak-cucu kita".
Dengan demikian, negara perlu mengatur dalam hal penangkapan ikan tersebut. "Masa laut segede itu, kita masih kekurangan ikan. Ini yang enggak bener yang nangkap atau ikannya yang lari ke mana-mana?" katanya.
