Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa utang pemerintah masih dalam posisi aman.
Dia secara spesifik menyinggung bahwa imbauan IMF untuk mengurangi rasio utang sebenarnya ditujukan kepada semua negara di dunia khususnya negara-negara yang memiliki rasio dari utang terhadap PDB-nya tinggi.
"Tinggi itu tergantung, kalau dilihat 60 persen di atas itu sama seperti UU Keuangan Negara itu dianggap tinggi," kata Sri Mulyani, Rabu (23/1/2019).
Sri Mulyani menyebutkan bahwa banyak sebenarnya negara-negara yang memiliki rasio utang yang tinggi baik itu negara yang berasal dari negara berkembang atau kuat. Menurutnya banyak negara maju yang punya utang lebih banyak, banyak juga negara emerging yang punya utang lebih banyak.
Adapun dalam kasus Indonesia, dengan rasio 30 persen dan dengan defisit yang makin mengecil sebenarnya menunjukan bahwa pengelolaan APBN dilakukan dengan sangat hati-hati.
"Dan apbn itu dilihat secara keseluruhan, tidak hanya dari sisi utangnya," jelasnya.
Berdasarkan data APBN Kita yang dikutip Rabu (23/1), total utang pemerintah per akhir 2018 tercatat Rp4.418 triliun atau bertambah senilai Rp1.809,52 triliun dibandingkan dengan akhir 2014 senilai Rp2.608,78 triliun.
Jika merujuk pada estimasi PDB sementara senilai Rp14.735,85 triliun, rasio utang terhadap PDB Indonesia mencapai 29,98%. Total utang pemerintah pusat tersebut berasal dari pinjaman dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Utang yang berasal dari pinjaman bilateral, multilateral, dan komersial senilai Rp805,62 triliun, sedangkan utang yang ditarik melalui penerbitan SBN berdenominasi rupiah maupun valas mencapai Rp3.612,69 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
