Bisnis.com, JAKARTA-- Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai permasalahan utama transportasi di Jabodetabek adalah dua hal, yakni kewenangan dan anggaran.
Aptrindo menyarankan agar dibentuknya otoritas tersendiri yang mampu mengelola kedua hal tersebut secara mandiri.
Selain itu, perlu juga menghilangkan tumpang tindih kewenangan antara otoritas pengelola dengan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaya Lookman, menuturkan kedua masalah ini yang membuat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tidak berdaya.
"Masalahnya memang di anggaran dan kewenangan, saat ini tumpang tindih. BPTJ menjadi badan tanpa kewenangan, karena tetap perlu pergub [peraturan gubernur], tetap perlu kepmen [keputusan menteri], kalau otoritas tersendiri pasti lebih hebat," ungkapnya kepada Bisnis, kemarin.
Selain itu, masih adanya tumpang tindih otoritas dengan Direktorat Jendral di dalam Kementerian Perhubungan.
Baca Juga
Dengan demikian, menurutnya harus ada otoritas yang melebihi kewenangan pemerintah daerah.
Dia mencontohkan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan roda empat ganjil genap, saat ini memerlukan Pergub. Padahal, lanjutnya, dapat dibuat hanya dengan surat dari Kepala BPTJ saja cukup.
Menurutnya, perlu ada upaya penguatan BPTJ sebagai otoritas yang berwenang mengelola transportasi di Jabodetabek.
Dia melanjutkan yang dapat dilakukan saat ini adalah pemetaan jalur kemacetan dan dilakukan perencanaan penyelesaiannya.
Sembari menanti penyelesaian infrastruktur penunjang transportasi di Jabodetabek.
"Beberapa kali kita melakukan rekayasa lalu lintas tapi hasilnya juga tidak maksimal, ditambah lagi kebijakan OJK membeli mobil motor tanpa uang muka, itu pasti memperparah. Kita ini kekurangan pertumbuhan jalan," jelasnya.
Kyatmaja menuturkan dengan kemacetan yang saat ini terjadi di wilayah Jabodetabek, pengusaha truk mengalami kerugian yang cukup besar.
Dia menyebut utilisasi truk Indonesia masih sangat rendah.
Berdasarkan hitungannya, Utilisasi truk di Indonesia hanya berkisar 50.000 km/tahun, sementara di Thailand utilisasi bisa mencapai 120.000 km/tahun dan di Eropa utilisasi dapat mencapai 200.000 km/jam.
"Utilisasi truk sudah mencapai 25.000 km/tahun di wilayah Jabodetabek, 50.000 km/tahun di Indonesia, sehingga butuh waktu 40 tahun menghabiskan usia keekonomian truk. Sudah tidak benar ini, usia keekonomian truk itu 1 juta km," terangnya.
Artinya, kemacetan yang terjadi telah membuat utilisasi truk tidak efisien.
"Itu yang membuat biaya logistik kita mahal kan dari sisi waktunya, walaupun ongkos angkutan kita murah karena kompetisi yang ketat," imbuhnya.
