Bisnis.com, JAKARTA - DPR kembali melaksanakan Sidang Paripurna kedua kalinya membahas RAPBN 2019, dengan agenda pembacaan pandangan fraksi-fraksi.
Fraksi Partai Gerindra kritisi nuansa politis di dalam RAPBN 2019 dan tidak yakin pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mempertanyakan RAPBN 2019 dan realisasi APBN 2018 yang sarat kepentingan politik praktis.
"Alokasi belanja negara peningkatan tinggi untuk bansos Rp103,2 triliun dan outlook 2018 Rp80,2 triliun dan belanja lain-lain Rp106 triliun. Peningkatan ini memasuk tahun politik, RAPBN 2019 pilpres menjadi pemicunya," jelasnya dalam pemaparan dalam Sidang Paripurna, Selasa (28/8/2018).
Dia meminta agar dalam merealisasikan bansos di sisa 4 bulan APBn 2018 yakni bentuk tunai, subsidi, dan kelompok diberikan label uang dari rakyat untuk rakyat. Pasalnya, bansos tersebut dapat membuat salah arti bahwa bantuan yang diberikan dari Presiden padahal uangnya berasal dari rakyat.
Pertumbuhan ekonomi lanjutnya, dijanjikan 7% guna meningkatkan kemakmuran, tapi realitanya masih jauh dari janji Presiden.
"Capaian PE yang mampu direalisasikan 4,8% (2015), 5,0% (2016), 5,1% (2017). Inflasi terkendali karena penerimana pajak berhasil ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan pajak deflatoir, rencana awal tol laut bisa direalisasikan maka potensi penurunan inflasi bisa lebih ditekan," jelasnya.
