Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih belum bisa memutuskan strategi yang tepat mengenai penarikan utang dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2020.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian keuangan Luky Alfirman mengatakan bahwa proyeksi jangka panjang masih tidak memungkinkan akibat kondisi ekonomi global yang masih dipandang tidak stabil.
Dia bisa saja lebih memilih pinjaman dibandingkan dengan surat berharga negara (SBN) dalam jangka waktu tertentu jika penerbitan SBN tidak memungkinkan karena volatilitas pasar obligasi yang terus bergejolak akibat perang dagang.
"Pada prakteknya dalam UU APBN kami memiliki fleksibilitas, misalnya, pasar obligasi lagi gonjang-ganjing, kalau kita paksa masuk kita malah tertekan maka kita lebih cari banyak pinjaman," ujarnya, Rabu (4/9/2019).
Meski demikian, di satu sisi pemberi pinjaman juga memiliki keterbatasan. Pemberi pinjaman tidak akan mampu memberikan dana yang sangat banyak sesuai dengan kebutuhan pemerintah. "Kita saat ini perlu terus bermanuver di tengah tantangan," imbuh Luky.
Dengan ketidakpastian pasar yang tinggi, imbuhnya, pemerintah juga masih belum menjamin apakah akan diterbitkan SBN pada kuartal IV/2019 dalam rangka memenuhi kebutuhan pada 2020.
Sebagaimana tertuang dalam RUU APBN 2020 dan UU APBN tahun-tahun sebelumnya, pemerintah dapat mulai menarik pembiayaan melalui penerbitan SBN per kuartal IV sebelum tahun anggaran dimulai.
Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) serta mencairkan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Januari kepada daerah dan harus disiapkan sebelum tahun anggaran dimulai.
Luky mengatakan penarikan pada kuartal IV sebelum dimulainya tahun anggaran atau prefunding selalu dilakukan oleh pemerintah pada 3 tahun terakhir dan lebih tepatnya pada bulan Desember.
Lagi-lagi, akibat ketidakpastian global, pemerintah masih belum menjamin apakah SBN akan diterbitkan pada kuartal IV/2019 untuk membiayai belanja pada 2020 mendatang.
Untuk diketahui, rapat mengenai defisit dan pembiayaan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah berjalan lancar tanpa adanya bantahan yang berarti dari anggota dewan.
Dengan hal itu, defisit anggaran tetap dipatok di angka Rp307,22 triliun atau 1,76 persen dari PDB sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN 2020.
Dengan pembiayaan investasi atau penyertaan modal negara (PMN) yang mencapai Rp74,22 triliun, pembiayaan utang dipatok di angka Rp351,85 triliun, menurun dibandingkan dengan outlook APBN 2019 yang mencapai Rp373,88 triliun.
Secara lebih terperinci, SBN (neto) yang akan diterbitkan pada 2020 direncanakan mencapai Rp389,22 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan outlook APBN 2019 yang mencapai Rp381,83 triliun.
Untuk pinjaman dalam negeri, pemerintah menargetkan penarikan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp1,29 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri berada di angka minus Rp38,76 triliun.
Pinjaman luar negeri yang bernilai negatif tersebut disebabkan oleh tingginya pembayara cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp87,11 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri (bruto) yang ditarik pada 2020 sebesar Rp48,35 triliun.
Pinjaman ini terdiri dari pinjaman tunai sebesar Rp21,6 triliun dengan pemberi pinjaman potensial antara lain World Bank ataupun Asian Development Bank (ADB) sedangkan Rp26,75 triliun sisanya merupakan pinjaman yang langsung diarahkan untuk kegiatan atau proyek.
