Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyelesaikan revisi rencana strategis (renstra) pembangunan proyek kereta api nasional 2015-2019.
Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zamrides mengatakan revisi tersebut dilakukan karena target pendanaan tidak sesuai dengan rencana.
“Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, sejumlah program pembangunan dengan rencana pendanaan alternatif belum berjalan dengan optimal,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/8/2018).
Beberapa proyek kereta yang terkendala pendanaan yaitu pembangunan kereta api akses bandara, pelabuhan, dan kawasan industri. Tak hanya terkendala pendanaan, permasalahan teknis terkait pembebasan lahan juga menjadi masalah, khususnya terhadap rencana pembangunan jalur KA Trans Sumatra.
“Oleh karena itu, perubahan target pembangunan jalur KA tersebut berdampak pada pergeseran program prioritas pembangunan di mana backlog target pembangunan periode 2015-2019 bergeser ke periode 2020-2024, termasuk penyelesaian Trans Sumatra," terang Zamrides.
Untuk sementara, fokus pembangunan hingga 2019 adalah penyelesaian jalur ganda lintas selatan Jawa, pembangunan jalur KA Trans Sulawesi di wilayah Sulawesi Selatan, serta penyelesaian sebagian program Trans Sumatra yang berada di Sumatra bagian utara.
Dari sisi kebijakan, pemerintah mengaku berupaya mendorong realisasi skema pendanaan alternatif melalui fasilitasi penyiapan Outline Business Case/Final Business Case (OBC/FBC) bekerja sama dengan pemda selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) kegiatan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengungkapkan pihaknya akan merevisi target pembangunan jalur kereta api nasional dari semula 3.258 kilometer (km) menjadi 1.349 km.
Perubahan target dilakukan dengan mengevaluasi progress pembangunan selama 2015-2017, kemampuan pendanaan oleh pemerintah pusat, serta realisasi pendanaan dengan skema pendanaan alternatif.
Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai revisi renstra proyek KA nasional memang diperlukan agar proses pelaksanaan dan implementasinya lebih realistis. Dalam hal ini, dia mengakui swasta ataupun badan usaha memang terlihat kurang berminat untuk masuk di proyek kereta api.
“Dihitung proyeksi pendapatan, proyeksi profitablitas, proyeksi tingkat pengembalian modal (Return on Investment/ROI). Nah, proyek perkeretaapian, terutama pembangunan infrastruktur, adalah proyek yang padat modal yang sudah barang tentu investasinya tinggi. Kalau proyek itu dirasakan tidak menguntungkan atau belum bisa memberikan kepastian keuntungan yang jelas, ya pasti badan usaha (swasta) akan berpikir panjang," jelas Dwi.
Proyek yang dirasa lebih berdimensi keuntungan (profit) ketimbang kemanfaatan (benefit) pun disarankan untuk ditawarkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ataupun swasta murni. Tetapi, jika aspek kemanfaatan dan non keekonomian yang ditonjolkan seperti pembangunan jalur KA di luar Jawa-Sumatra, APBN kemungkinan masih dominan sebagai pilar pendanaannya.
“Ataupun bisa juga pemeirntah bangun infrastrukturnya, swasta yang investasi di sarana dan operasinya ,ataupun skema lain yang win-win position. Artinya cukup menarik bagi investor tetapi juga masih juga melibatkan porsi APBN," tambahnya.
