Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengambil langkah penyelesaian secara hukum terhadap penyebar dan pengedit rekaman percakapan Menteri Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Sabtu (28/4/2018), Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan bahwa rekaman itu tentang sebuah proyek penyediaan energi yang melibatkan Pertamina dan PLN.
Kendati demikian, inti pembicaraan bukan tentang bagi-bagi 'fee proyek'. Menurutnya, rekaman tersebut hanya penggalan itu menginginkan agar investasi tersebut bisa memberikan manfaat kepada PLN.
Dia pun mengakui bahwa dua suara dalam rekaman itu adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Imam menyebut rekaman itu merupakan percakapan tahun lalu.
Penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang dilakukan sebuah akun Instagram itu bisa berakhir di jalur hukum karena dianggap menyebarkan informasi yang menyesatkan.
"Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut," katanya.
Imam mengatakan percakapan itu tentang kepemilikan porsi saham PLN. Kepemilikan porsi PLN ini agar PLN memiliki kontrol dan layak dari sisi keekonomian karena PLN akan menjadi salah satu pemilik proyek yang juga pengguna utama.
"Memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN," katanya.
Namun, Imam tak menyebut proyek apa yang sebenarnya dibicarakan Menteri Rini dan Sofyan.
Dalam rekaman itu, Sofyan membuka pembicaraan dengan proyek floating storage regasification unit (FSRU).
FSRU adalah fasilitas yang mampu mengubah fasa cair menjadi gas yakni dari liquefied natural gas (LNG) menjadi gas siap pakai. Pada sisi PLN, FSRU merupakan fasilitas yang dibutuhkan agar pembangkit listrik bertenaga gas bisa beroperasi.
Utamanya, bila pasokan gas harus diambil dari lokasi lain yang jauh dari pembangkit sehingga dibutuhkan fasilitas tambahan yakni FSRU atau land base agar pembangkit bisa menggunakan LNG.
Sementara itu, dari sisi Pertamina, dalam bisnisnya, Pertamina bisa mengutip ongkos regasifikasi atau penjualan gas hasil regasifikasi yang disalurkan melalui pipa.
Di rekaman itu, Sofyan meminta agar PLN memiliki porsi lebih besar dari yang ditawarkan yakni 7,5% atau 15% untuk PLN dan Pertamina. Namun, Sofyan menirukan Ari yang menyebut porsi 7,5% dianggap cukup untuk PLN karena bisnis PLN bukanlah mengambil untung dari regasifikasi tapi dari produksi listrik.
Hal itu tergambar dari petikan: "Kamu jangan dagang begitu. Kan kamu [bisnis] listrik," kata Sofyan.
Rini, yang menanggapi Sofyan memberi jawaban bahwa PLN perlu memiliki porsi yang lebih besar dalam proyek itu. Pertimbangannya, tutur Rini dalam rekaman itu, Kementerian BUMN menginginkan proyek layak investasi yang dilihat dari internal rate of return (IRR).
"Pada akhirnya kan komitmen BUMN untuk mereka itu IRR-nya masuk," kata Rini.
