Revisi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tunggu Presiden Pulang dari Australia

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah mengklaim revisi program strategis nasional atau PSN yang dituangkan dalam peraturan presiden sudah rampung dibahas dan telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Ipak Ayu H Nurcaya | 18 Maret 2018 17:05 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4). - Antara/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim revisi proyek strategis nasional atau PSN yang dituangkan dalam peraturan presiden sudah rampung dibahas dan telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Perpres ini akan segera diterbitkan usai kepulangan presiden dari kunjungan di New Zealand pada pekan ini.

Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto mengonfirmasi hal tersebut. Menurutnya, saat ini wewenang pemberitahuan proyek yang batal sudah berada ditingkat presiden.

"Kita sudah selesai revisi dan nanti akan langsung disetujui atau tidaknya oleh presiden untuk kemudian dituangkan dalam perpres," katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan hasil revisi tersebut jumlah proyek yang dibatalkan tidak akan banyak. Kuncinya adalah proyek-proyek yang tidak mungkin dikonstruksi hingga kuartal III/2019.

"Perpers tunggu presiden pulang dari New Zealand. Pokoknya kriterianya kalau konstruksi belum mulai pada kuartal III/2019, kita drop," ujar Darmin.

Dirinya menilai proyek yang tidak memungkinkan dikerjakan itu akan direkomendasikan untuk dikerjakan pada periode pemerintahan selanjutnya.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo sebelumnya merinci tiga sektor yang sepertinya harus dibatalkan proyeknya.

Ketiganya yakni Jalan Tol, Kereta Api, dan Bendungan karena mendapat penolakan masyarakat setempat.

Adapun PSN yang direncanakan Presiden Joko Widodo sejak 2015 terdiri dari 245 proyek dan 2 program. Proyek ini terpilih karena dianggap memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional.

KPPIP mencatatkan hingga akhir 2017 pemerintah telah merampungkan 26 PSN dengan total nilai investasi Rp46,5 triliun.

Perinciannya, sebanyak 20 proyek diselesaikan pada 2016, sedangkan tahun lalu, ada enam proyek yang rampung dibangun dan telah dioperasikan.

Enam proyek tersebut adalah Jalan Akses Tanjung Priok, pos lintas batas negara (PLBN) Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sisanya adalah jalan Tol Soreang Pasirkoja dan Jalan Tol Surabaya Mojokerto dengan nilai proyek secara keseluruhan mencapai Rp13,1 Triliun.

Adapun dari 245 PSN ada 165 yang sudah masuk tahap finansial close, sisanya 80 dalam persiapan. Namun, di luar skema KPBU proyek tidak akan dilakukan finansial close karena sudah dianggarkan APBN.

Di sisi lain, mengenai kendala dalam bidang pertanahan sejak 2016 tercatat 49% saat ini sudah turun hingga 29%.

Tag : kpsn
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top