BKPM Akan Terapkan Online Single Submission, Sosialisasi Dimulai

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong akan menyosialisasikan sistem online single submission dalam Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) 2018 di Yogyakarta, 13 Maret 2018.

Martin Sihombing - Bisnis.com

Selasa, 6 Maret 2018 | 16:46

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, memberikan paparan pada Indonesia Economic and Investment Outlook 2018 di Jakarta, Kamis (8/2/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong akan menyosialisasikan sistem "online single submission" dalam Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) 2018 di Yogyakarta, 13 Maret 2018.

"Saya berniat melakukan sosialisasi soal sistem 'online single submission' dengan dinas-dinas di seluruh Indonesia," kata Tom, sapaan Thomas, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/3/2018.

Tom mengatakan sosialisasi dengan para dinas bidang penanaman modal di daerah diperlukan sebagaimana tuntutan Presiden Jokowi agar sistem tersebut sudah bisa berjalan akhir Maret 2018.

"Makanya akan saya bahas dengan dinas-dinas di seluruh Indonesia," katanya.

Mantan Menteri Perdagangan itu menjelaskan KP3MN merupakan agenda rapat kerja tahunan dengan badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD) seluruh daerah.

Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dan memberikan arahan dalam kegiatan yang dihadiri 850 peserta. Hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, Gubernur D.I. Yogyakarta serta seluruh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani mengatakan tema yang diusung dalam KP3MN 2018 adalah "Konektivitas Ekonomi" untuk mendorong investasi meraih peluang globalisasi dan perkembangan teknologi yang inklusif, terintegrasi, melengkapi rantai suplai, dan efisien bagi peningkatan daya saing nasional.

Tema itu, menurut Farah, dipilih untuk menjadi pendorong perubahan paradigma aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

"Harus ada kesamaan untuk dapat mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan pelaku usaha melalui penyederhanaan peraturan, memangkas perizinan yang tidak perlu, menghapus ekonomi biaya tinggi, dan melakukan percepatan integrasi pelayanan perizinan berusaha dari manual menjadi layanan 'online single submission'," pungkasnya.