Bisnis.com,JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlangsung lama.
Sekretaris Jenderal Gapensi Andi R. Karumpa menyatakan bahwa Gapensi berharap moratorium hanya diberlakukan paling lama 3 minggu.
“Kami usulkan jangan lama-lama. Cukup 3 minggu saja,” kata Andi melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (22/2/2018).
Menurutnya, jika moratorium terlalu lama diberlakukan, dikhawatirkan kerugian yang dialami kontraktor semakin besar. Selama moratorium, lanjutnya, biaya operasional tetap jalan. Selain itu, target-target pembangunan juga akan sulit tercapai.
Kendati demikian, dia menyatakan Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Jadi, ini jeda waktu yang baik untuk dilakukan evaluasi apa semua prosedur keselamatan kerja sudah dijalankan. Kalau dijalankan titik lemahnya di mana. Nanti kita tunggu auditnya,” ujarnya.
Andi berharap agar momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak mengendur meski terdapat insiden. “Momentumnya harus tetap dijaga, yang terpenting adalah evaluasi menyeluruh atas semua standar pekerjaan.”
Sebelumnya, Gapensi mengingatkan agar perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta serius melakukan audit daya tahan konstruksi.
Berdasarkan kajian Gapensi, sebagian besar pelaksana proyek mengabaikan audit daya tahan konstruksi infrastruktur dan bangunan-bangunan besar. “Kami lihat audit daya tahan ini kurang serius dilaksanakan. Ini bahaya,” paparnya.
Dia mengatakan, sejauh ini audit yang dilakukan hanya berupa audit biaya dan benefit recovery. Jadi, rata-rata hanya menilai dan menguji tingkat biaya dan waktu penyelesaian proyek, tanpa lebih komprehensif pada uji daya tahan, keamanan, keselamatan, serta respons intensitas bencana alam, termasuk gempa.
Andi mengatakan, uji dan audit tingkat respons infrastruktur pada intensitas bencana alam sangat penting. Ini karena audit bertujuan menguji sejauh mana daya tahan konstruksi menghadapi ancaman bencana.
“Ini yang kerap diabaikan atau dilupakan. Kita tidak tahu kenapa. Apa masalah efisiensi?” ucap Andi.
REKOMENDASI BANK DUNIA
Dia menambahkan, Bank Dunia sudah merekomendasikan, dalam Laporan Evaluasi Infrastruktur Global 2017 bahwa setiap proyek infrastruktur diwajibkan melakukan audit konstruksi rutin atau reguler.
Apalagi, infrastruktur pada negara-negara miskin dan berkembang di dunia ketiga yang dicirikan dengan minimnya teknologi dan pemahaman baik atas berbagai potensi bencana alam yang ada.
Selain diperluas, Gapensi menilai audit konstruksi juga mesti rutin dilakukan. Terlebih lagi berbagai proyek dan bangunan bertingkat berada di wilayah ring of fire yang memiliki peluang bencana alam yang sangat tinggi.
Andi mengatakan, pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi-JK paling agresif selama republik berdiri. Hanya dalam hampir 4 tahun Jokowi-JK mampu membangun hampir 15 kali panjang infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahan sebelumnya.
Meskipun demikian, Gapensi menilai gencarnya pembangunan tersebut tidak boleh diperlambat. Sebab program tersebut telah direspons positif oleh dunia usaha baik investasi nasional dan asing.
Tercatat, terjadi kenaikan minat investasi asing di Indonesia mencapai rata-rata 23%, pascapemerintah membangun infrastruktur yang masif dan merata di hampir seluruh Indonesia.
Hanya saja, Gapensi meminta agar semua proyek diawasi secara ketat dengan melakukan audit terstruktur, terencana serta meluas ke audit daya tahan konstruksi infrastruktur. “Perlu diperluas ke uji kekuatan, keamanan, dan keselamatan infrastruktur secara rutin.”
