Bisnis.com, JAKARTA— Penyerapan anggaran kerja Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017 hingga pekan pertama Desember 2017 tercatat sebesar Rp172 miliar atau 72,79% dari target awal penyerapan sebesar 90%.
Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan kendati saat ini realisasi masih di atas rata-rata penyerapan anggaran Kementerian PUPR yang sebesar 69,73%, akan tetapi dengan sisa waktu dua pekan, harus mengejar target penyerapan anggaran Ditjen Pembiayaan Perumahan 2017 yang telah ditetapkan semula sebesar 90%.
“Semua Unit Kerja Eselon ll dan seluruh jajarannya, termasuk Satuan Kerja untuk evaluasi, bekerja sama dan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mengejar target penyerapan tahun ini,” katanya Selasa (12/12)
Selain itu terkait dengan percepatan pelaksanaan Rencana Kerja pada 2018, pihaknya juga akan melaksanakan lelang dini sebanyak 6 Paket Pekerjaan Perumahan dengan nilai Rp11,6 Miliar. Dia menambahkan beberapa kegiatan prioritas baru pada 2018, pertama, Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan. Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut pada 2018 sebesar Rp40 Miliar untuk 35 provinsi
Selanjutnya skema baru Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Saat ini Peraturan Menteri PUPR terkait BP28T telah ditetapkan oleh Menteri PUPR dan pada tanggal 6 Desember 2017 kemarin telah dilaksanakan draft launching program BP2BT dengan tanda tangan MoU lima bank pelaksana. Persiapan bank dan target MBR diperlukan sebelum mengucurnya pinjaman dari bank dunia ppada 2018.
BP2BT bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap, dengan memadukan komponen tabungan dan subsidi Pemerintah melalui bantuan pinjaman Bank Dunia.
Baca Juga
Ketiga, yakni fasilitasi penyusunan peraturan perundangan turunan UU Tapera, termasuk pembentukan Badan Pengelola Tapera, yaitu Penyiapan Komisioner dan Deputi Komisioner, Kebutuhan Modal Awal BP Tapera yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 2,5 Triliun untuk kebutuhan bangunan gedung dan likuidasi dan proses pembubaran Bapertarum PNS.
Selain itu juga pengembangan Sistem informasi Pembiayaan Perumahan untuk mendukung kemudahan aksesibilitas informasi pembiayaan perumahan, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan.
Pada intinya Kementerian PUPR akan meningkatkan akses jumlah MBR yang bisa memiliki rumah layak huni melalui berbagai program subsidi rumah seperti KPR FLPP, SSB, SBUM, serta skim baru dalam pembiayaan perumahan yakni bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
