Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak tenaga ahli. Saat ini total tenaga kerja konstruksi mencapai 8,20 juta orang dan baru 9% atau sekitar 700.000 orang yang memiliki sertifikasi keahlian.
"Kompetensi tenaga kerja konstruksi akan terus kami tingkatkan,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (22/11/2017).
Di Kementerian PUPR, para insan muda PUPR akan terlebih dahulu ditugaskan pada proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia hingga pelosok.
“Anak muda PUPR saya “jemur” di lapangan. Untuk memenangkan kompetisi kehidupan ke depan yang keras, kita harus siap & lebih keras menghadapinya," kata Basoeki.
Dia juga menekankan kepada semua insan PUPR untuk menghindari praktik korupsi. “Kalau ada yang meminta atau menerima uang dari kontraktor dan konsultan akan saya pecat,” jelasnya.
Baca Juga
Menurut Basoeki, kepemimpinan yang kuat dan fokus pada apa yang dikerjakan juga penting seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo yang mengalihkan subsidi BBM untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah saat ini semata-mata untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain untuk bisa bersaing,” kata menteri.
Kebijakan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan, menjadikan Indonesia sebagai pasar jasa konstruksi terbesar di Asean dan keempat di Asia dengan nilai US$267 miliar yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku konstruksi nasional.
