Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pengoperasian pembayaran tarif tol dengan menggunakan kartu e-toll atau nontunai merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan tol.
Dengan penerapan pembayaran berbasis elektronik tersebut, operator berharap pelayanan transaksi pembayaran di gerbang tol dapat lebih cepat sehingga diharapkan menambah kenyamanan perjalanan para pengguna jalan.
"E-toll ini untuk memperbaiki pelayanan kita untuk mempercepat pelayanan sehingga tidak ada yang namanya macet di depan gerbang. Yang kita inginkan itu ke depan seperti itu," ujarnya usai menghadiri acara Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi yang dihelat di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, melalui siaran resmi, Kamis (2/11/2017).
Presiden menjelaskan bahwa hampir semua negara saat ini juga sudah memulai upaya untuk beralih pada pembayaran nontunai dalam transaksi pembayaran. "Semua negara juga melakukan hal yang sama. Kita kan maunya maju, bukan mundur."
Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap masih adanya sejumlah pengguna jalan tol yang belum siap ataupun belum terbiasa dengan kebijakan ini.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap menyediakan satu pintu gerbang tol yang bisa melayani transaksi tunai maupun nontunai saat pemberlakuan transaksi nontunai jalan tol mulai 31 Oktober 2017.
Presiden menyadari bahwa mengubah kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menjadi nontunai tidak bisa dilakukan secara langsung. Namun, dia juga mengingatkan bahwa masyarakat diharapkan dapat membiasakan diri dalam mendukung program pemerintah menuju Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
"Ini kan ada masa transisi, tidak bisa langsung berubah. Tapi ke depan harus [berubah], karena ini untuk pelayanan dan kecepatan," ungkapnya.
