Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi : Target Listrik 35.000 MW Bisa Turun

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bahwa target infrastruktur pembangkit listrik 35.000 megawatt diturunkan karena pasokan listrik diprediksi akan over suplay mengingat pertumbuhan ekonomi melambat.
Presiden Joko Widodo (dari kiri) didampingi Dirut PT PLN Sofyan Basir, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau lokasi proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10)./ANTARA-Asep Fathulrahman
Presiden Joko Widodo (dari kiri) didampingi Dirut PT PLN Sofyan Basir, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau lokasi proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10)./ANTARA-Asep Fathulrahman
Bisnis.com,JAKARTA-- Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bahwa target infrastruktur pembangkit listrik 35.000 megawatt diturunkan karena pasokan listrik diprediksi akan over suplay mengingat pertumbuhan ekonomi melambat.

Jokowi mengatakan target tersebut tidak harus 35.000 mw pada tahun 2025, bisa saja diturunkan menjadi 32.000 MW atau disesuaikan dengan pertumbuhan listrik yang berdampak dari pertumbuhan ekonomi.

"Kalau pertumbuhan ekonominya tidak sesuai, pasokan listrik bisa berlebih. Jadi, target itu bisa diturunkan dari 35.000 MW menjadi 32.000 MW," kata Jokowi menjawab wartawan usai grounbreaking PLTU Jawa 7 di Serang, Banten, Kamis (5/10).

Tahun ini, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan 26.000 MW akan masuk dalam tahap konstruksi. Total pembangkit yang sudah melakukan financial closing mencapai 8.748 MW. Sedangkan yang masuk tahap konstruksi mencapai 9.563 MW. Proyek ini ditargetkan akan selsai hingga 5 tahun mendatang.

Ini belum termasuk dari 4.000 MW kapasitas empat pembangkit yang baru gorundbrekaing di Serang, yaitu PLTU Jawa 7 2x 1.000 MW, PLTU Jawa 9 1.000 MW dan PLTU Jawa 10 1.000 MW.

Selama lima tahun terakhir, PLN telah menambah pembangkit sebesar 1.482 MW pada 2012, 2.138 MW pada 2013, 1.837 MW pada 2014, 2.150 MW pada 2015 dan 3.714 pada 2016.

Jokowi mengatakan, jika 35.000 MW tersebut melebihi permintaan, maka PLN akan kesulitan menanggung risiko fiskal. Hal ini, tentunya juga akan berdampak kepada keuangan negara, mengingat PLN adalah perusahaan setrum pelat merah. "Kalau terlalu over, pasti membebani PLN," katanya.

Menurut Jokowi, yang terpenting adalah pasokan listrik bisa mencukupi untuk seluruh wilayah hingga ke pelosok. Saat ini, rasio elektrifikasi di Indonesia tercatat mencapai 92,79%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper