.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Selama masa kepresidenannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan target ambisius dalam pengembangan infrastruktur Indonesia, yang meliputi pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan bendungan.
Dosen Monash University James Guild menyebutkan, secara umum, laju dan skala pembangunan infrastruktur meningkat secara signifikan selama masa kepresidenan Jokowi.
James menjelaskan, ambisi Jokowi yaitu membangun 35.000 megawatt pembangkit listrik baru, 1.000 kilometer jalan tol baru, 15 bandara, 24 pelabuhan, puluhan bendungan, sistem irigasi, dan semua ini akan didorong oleh pertumbuhan tahunan sebesar 7%.
“Meskipun tidak semuanya tercapai, Jokowi mencapai lebih banyak dari yang diharapkan banyak orang,” kata James dalam diskusi Australian National University (ANU) Indonesia Project, Jumat (13/9/2024).
Secara terperinci, laju dan skala pembangunan infrastruktur meningkat signifikan. Sampai dengan 9 tahun kepemimpinan Jokowi, jalan tol yang telah dibangun mencapai lebih dari 1.900 kilometer, meningkat dibandingkan dengan 2014 yaitu sepanjang 935 kilometer.
Kemudian, James menjelaskan hingga 2018, setidaknya ada tujuh proyek pembangkit listrik besar dengan nilai US$17 miliar dan kapasitas terpasang sebesar 11.000 megawatt yang sedang dalam tahap konstruksi atau pra-konstruksi.
Baca Juga
Proyek besar lainnya termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jakarta International Airports, sistem transportasi ringan Jakarta, puluhan bendungan, sistem irigasi, modernisasi pelabuhan, perluasan dan renovasi bandara.
James mengungkapkan, guna dapat melancarkan ambisi tersebut, Jokowi berupaya menarik investasi dari berbagai jenis dan sumber. Dia menghapus beberapa subsidi energi yang boros di awal masa jabatannya dan mengalihkan dana tersebut ke infrastruktur.
“Setelah awal yang sulit, dia mulai membangun koalisi di legislatif. Koalisi ini berkembang, dan dia mulai memanfaatkan wewenang hukum, birokrasi, dan keuangan untuk mempercepat pengembangan proyek,” kata James.
Salah satu wewenangnya adalah mengidentifikasi proyek-proyek tertentu sebagai proyek strategis nasional. Ketika sebuah proyek menjadi proyek strategis nasional, proyek tersebut mendapatkan akses ke ketentuan pembiayaan khusus dan ketentuan regulasi lainnya.
Jokowi juga mulai mendirikan dan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan negara seperti Lembaga Manajemen Aset Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur hingga BUMN Karya untuk memuluskan ambisinya.
Hingga 2023, LMAN telah mendistribusikan Rp124 triliun untuk mengamankan tanah bagi proyek-proyek strategis nasional, dengan 84% dari jumlah tersebut khusus untuk pengembangan jalan tol.
Kemudian, Jokowi juga memanfaatkan dana jaminan infrastruktur di mana hingga saat ini terdapat 50 proyek dengan total nilai investasi sekitar Rp500 triliun yang dijamin, dan ini sebagian besar berada di sektor jalan tol, telekomunikasi, dan energi.
