Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menilai pemerintah perlu menggunakan dana desa untuk mengoptimalisasi program tol laut.
Panky Tri Febiansyah Peneliti Ekonomi LIPI mengatakan untuk menyempurnakan program tol laut tidak hanya port to port tetapi port to door pemerintah perlu membangun infrastruktur yang memadai menggunakan anggaran dana desa. Hal ini juga disinyalir bisa menurunkan potensi korupsi dana desa ataupun subsidi proyek tol laut.
Menurut Panky kasus dugaan penyuapan tol laut dan proyek lain yang menimpa jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkaitan dengan komitmen dari Menteri Perhubungan Budi Karya Suamdi.
Menurutnya, itulah yang penting karena ujung tombaknya ada di Presiden Joko Widodo ketika memperluas konsep jangan hanya dari pelabuhan ke pelabuhan. Namun dengan jalan raya yang juga harus terintegrasi dari pelabuhan ke desa.
"Karena yang berkembang hanya sekitar tidak sampai masuk ke pedalaman. Hal seperti itupun masih terjadi di Jawa juga. Bagaimana [dana] desa yang sudah jalan masih ada yang belum efektif," ujar Panky di LIPI, Jumat (25/8/2017) lalu.
Panky menilai APBN, APBD, dan APBDes harus terkonstrusksi jadi satu. Sehingga pemerintah tidak perlu berpikir uang banyak tetapi menggunakan yang yang sudah ada aja. Dia menegaskan yang paling vital saat ini adalah infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
