Bisnis.com, JAKARTA -- Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengklaim 'lahan tidur' di Nusa Tenggara Timur sehingga menghambat ekstensifikasi tambak garam ke provinsi itu.
Dia menyarankan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak ragu dalam upaya verifikasi lahan di NTT sehingga rencana ekspansi tambak garam kali ini tidak meleset lagi.
"Kami minta tegas saja. Sepanjang untuk kepentingan nasional, tidak ada yang boleh menghambat. Orang-orang yang menguasai lahan tidur, telantar tadi itu, menghambat sebetulnya," katanya seusai rapat koordinasi industri garam nasional, Selasa (8/8/2017).
Menurut dia, ekstensifikasi tambak nantinya diikuti dengan penghiliran garam yang tidak hanya menghasilkan garam konsumsi, tetapi juga garam industri, bahkan garam farmasi. Untuk sementara, produksi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Luhut mengatakan proses itu akan selesai dalam 1,5-2 tahun.
Dari sisi teknologi, lanjut dia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan menyiapkan teknologi yang memungkinkan masa penggaraman diperpendek dari 15 hari menjadi 4 hari.
Pemerintah kembali menggulirkan wacana ekstensifikasi tambak di NTT untuk merespons kelangkaan garam saat ini. Perluasan lahan diharapkan menjadi solusi paling cepat untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan pemerintah akan memverifikasi lahan menganggur di NTT dengan luas potensial 6.700 hektare. Perinciannya, 5.000 ha di dekat Teluk Kupang dan 1.700 ha di Nagekeo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
