Bisnis.com, JAKARTA—Tahun ini, sejumlah pengembang swasta berkomitmen mulai menggarap rumah susun bersubsidi setelah sempat beberapa tahun belakangan ini, tak ada yang tertarik menggarap segmen ini karena terganjal beberapa persoalan teknis.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Indonesia, Barkah Hidayat mengatakan pihaknya memiliki program strategis nasional satu hektar satu kecamatan dengan penyediaan 20.000 unit rumah tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu juga akan memulai konstruksi rumah susun bersubsidi dengan konsep TOD dekat stasiun Cibinong yang diharapkan konstruksinya bisa dimulai pada paruh kedua tahun ini.
“Selama ini kita mendengar bahwa swasta membangun hunian TOD sangat komersial, namun tidak bagi kami. Sudah saatnya swasta melakukan terobosan. Kami yakin dengan teknologi yang tepat, harga rumah dapat dijangkau,” katanya kepada Bisnis dikutip Rabu (2/8).
Barkah menuturkan salah satu anggotanya merencanakan pembangunan rumah susun sebanyak lima menara di wilayah Cibinong. Lima menara itu terdiri atas satu menara yang merangkum 150 unit subsidi, satu menara campuran hunian bersubsidi dan non subsidi serta tiga menara non subsidi.
Sejatinya pembangunan rumah susun sederhana pun dinilai lebih efektif mengatasi defisit hunian ketimbang rumah tapak sederhana di tengah kondisi keterbatasan lahan.
Baca Juga
Hal itu dikarenakan tingginya peyerapan satu hektar lahan yang diprediksikan bisa digunakan untuk pembangunan lebih banyak rusun ketimbang rumah tapak.
Proyek rusunami sebetulnya juga merupakan proyek strategis bagi pengembang dengan pasar yang besar dan stimulus program pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bahkan yang terbaru bank dunia juga ikut mendukung memberikan pinjaman bagi program perumahan sebesar U$D 450 juta.
Dia menekankan dengan sinergi 300 anggota Asosiasi yang tak hanya berasal dari pengembang namun juga pemangku kepentingan terkait industri properti ini akan menggerakkan pengembang baru dan koordinasi antar daerah untuk menyediakan target penyediaan perumahan yang lebih realistis.
Menurutnya, inti persoalan pembangunan rumah MBR saat ini belum adanya pelaksanaan dari daerah seperti pemangkasan perizinan, hingga kemudahan pembiayaan perbankan baik untuk pengembang dan konsumen yang akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP
