Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengembang Curhat Jaringan Air PDAM ke Perumahan Masih Minim

Ketua DPP REI Joko Suranto mengungkap pengadaan sistem jaringan air bersih menjadi salah satu masalah pengembangan rumah subsidi.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto usai menyambangi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Jakarta, Rabu (19/3/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto usai menyambangi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Jakarta, Rabu (19/3/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkap pengadaan sistem jaringan air bersih menjadi salah satu masalah pengembangan rumah subsidi.

Pasalnya, tambah Joko, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih enggan melakukan pengembangan jaringan di area perumahan-perumahan subsidi.

“Ini masalah air swasta saja bisa masuk. Karena ini sebenarnya adalah promising business sebenarnya, tapi kenapa yang ini [BUMD tidak bisa masuk], harus menjadi permasalahan kami,” kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Hal itu berdampak pada manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Di samping itu, minimnya akses air bersih itu juga membuat biaya investasi dan pengembangan kawasan baru semakin besar.

“Itu [pengadaan air bersih] secara biaya bisa mencapai Rp8 miliar. Padahal kalau itu dikerjakan dengan fasilitas PDAM saja, mungkin enggak sampai Rp2 miliar. Dan itu promising business, fix business buat PDAM bahkan. Nah, kenapa ini yang seperti ini? Itu enggak pernah mau dibicarakan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap Komisi V dapat menyelesaikan persoalan ini. Dia juga menyebut telah melayangkan aduan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) memang mengakui cakupan perpipaan saat ini masih rendah dan jauh dari target rencana jangka menengah.  

Ketua Umum Pusat Perpamsi, Lalu Ahmad Zaini mengatakan meski telah 78 merdeka, cakupan perpipaan air minum di Indonesia baru mencapai 19,47%. 

Sementara itu, saat ini cakupan saluran perpipaan untuk kebutuhan sanitasi RI tercatat baru mencapai 7 juta sambungan rumah atau sebesar 10,16%.

Padahal, apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2030 pemerintah menargetkan sambungan perpipaan air dan sanitasi RI dapat mencapai 30%. 

Artinya, tambah Zaini, dalam kurun waktu 6 tahun mendatang pemerintahan baru harus menaruh perhatian serius dalam membangun saluran perpipaan air dan sanitasi tersebut.

"Mau siapapun yang terpilih PR-nya adalah mewujudkan target yang ditargetkan dalam RPJMN, [yang masih kurang] sebesar 10%," kata Zaini.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper