Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan menunjuk kementerian atau lembaga khusus yang menangani industri logistik Tanah Air.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, perlu ada instansi yang ditunjuk sebagai lead atau pemimpin agar kebijakan mengenai logistik bisa fokus.
"Usulan ini sudah kami ajukan ke pemerintah sejak 2 tahun yang lalu," katanya kepada Bisnis, Selasa (1/8/2017).
Menurutnya, Langkah kongkritnya adalah membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan hal tersebut dan membuat undang-undang transportasi dan logistik. Menurutnya, undang-undang yang ada sekarang masih fokus pada angkutan orang dan bukan barang. Dia mencontohkan di Thailand yang manajemen logistiknya lebih bagus dari Indonesia. Itu karena Thailand punya lembaga yang khusus menangani logistik. Yukki menjelaskan, saat Thaksin Sinawatra terpilih sebagai perdana menteri, dia langsung membentuk tim ad hoc khusus membenahi permasalahan logistik di negara tersebut. Sebagai perbandingan, biaya logistik Thailand ada di peringkat 3 untuk kawasan Asean di bawah Singapura dan Malaysia. Thailand dan Malaysia pun hanya terpaut tipis masing-masing 13% dan 13,2%. Sedangkan Indonesia ada di urutan 5 dengan persentase biaya logistik 25,7% per 2014. Namun tahun ini biaya logistik Indonesia diprediksi turun menjadi 23,5%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
