Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah akan melakukan efisiensi belanja di semester II/2017, keputusan tersebut dinilai tepat mengingat efisiensi tersebut diharapkan dapat menjaga defisit anggaran yang mulai melebar.
“Adanya pemangkasan belanja rutin K/L diharapkan dapat menjaga defisit anggaran manageable <3% terhadap PDB sehingga Pemerintah dapat menjaga fiskal sustainability dalam jangka menengah panjang,” ujar Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Bisnis, Senin (10/7/2017).
Menurutnya, keputusan pemerintah untuk pemangkasan belanja K/L dilakukan dengan mempertimbangkan adanya potensi kekurangan pajak sekitar Rp50 triliun serta penambahan belanja-belanja prioritas pada tahun ini.
Dalam hal ini Josua menyebutkan Pemerintah memiliki sejumlah tambahan belanja antara lain penyelesaian target distribusi 5 juta sertifikat lahan sebagai upaya reforma agrari hingga potensi tambahan belanja subsidi untuk energi dalam rangka mengelola inflasi serta menjaga daya beli masyarakat.
“Selain itu, pemerintah juga menargetkan anggaran proyek infrastruktur, yang merupakan prioritas kerja pemerintah pada tahun ini,” terangnya, Senin (10/7).
Menurutnya, dengan adanya efisiensi tersebut diharapkan keputusan tersebut dapat lebih menggerakkan perekonomian karena adanya dampak belanja modal berdampak ganda pada sektor riil.
Sementara, sebelumnya Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira pernah mengatakan bahwasanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Dalam hal ini, Bhima mengatakan meskipun sumbangan belanja pemerintah ke ekonomi di kuartal I sebesar 6,58% tetapi multiplier effect ke konsumen total bisa turun.
Keputusan tersebut juga dinilai akan berdampak negatif pada bisnis yang terkait langsung dengan pemangkasan, seperti bisnis akomodasi dan perhotelan.
.JPG?w=300&h=221)
