Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah & DPR Segera Bahas APBNP 2017

Pascacuti bersama Idulfitri, pemerintah segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBNP 2017 dengan DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja dengan Komite IV dan tim anggaran DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6)./Antara-M Agung Rajasa
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja dengan Komite IV dan tim anggaran DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6)./Antara-M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA – Pasca-libur bersama Idulfitri, pemerintah segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBNP 2017 dengan DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN P 2017 telah di submit dan sudah disampaikan ke parlemen, sehingga rencananya pada bulan Juli pihak eksekutif dan legislatif bakal segera disibukan dengan pembahasan APBN-P tersebut.

“Kalau APBNP sudah disubmit dan disampaikan ke dewan, jadi kita tinggal membahasnya saja,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (3/7/2017).

Pembahasan anggaran perubahan perlu disegerakan, pasalnya pemerintah memprediksi defisit fiskal bakal melebar 2,6% dengan potensi shortfall penerimaan pajak mencapai Rp50 triliun.

Selain itu, otoritas fiskal juga mencatat ada tendensi kenaikan belanja karena sejumlah kegiatan misalnya Asean Games, Pilkada atau Pemilu, hingga sertifikasi tanah yang tiotal keseluruhannya senilai Rp10 triliun.

Oleh karena itu, dalam pembahasan APBNP tersebut, pemerintah akan mereview sejumlah capaian yang sudah direalisasikan selama semester pertama tahun ini, mencakup semua komponen dalam APBN. Namun, salah satu sektor yang cukup krusial yakni evaluasi penerimaan pajak.

Pemerintah dalam berbagai kesempatan mengakui, bahwa tantangan penerimaan pajak terutama cukup berat. Pasalnya, praktis pasc implementasi pengampunan pajak berakhir, pada semester dua, pemerintah tak memiliki suntikan penerimaan seperti yang dinikmati pada tahun lalu.

Pun demikian, pemerintah tetap optimitiss, pasalnya dengan basis data hasil pengampunan pajak yang mereka miliki, mereka akan segera memetakan potensi penerimaan perpajakan dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang selama ini berkontribusi rendah terhadap penerimaan pajak.

Di samping soal penerimaan pajak, ada beberapa parameter lainnya, misalnya, nilai tukar, penerimaan non pajak, asumsi dan realitas harga minyak, hingga prioritas belanja negara.

“Kami akan melihat progres dari belanja semester 1, untuk perubahan belanja memasukkan prioritas-prioritas yang didanai untuk tahun ini,” ungkapnya.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper