Daya Saing Nasional: Tiga Area Ini Mendesak Dibenahi

Pemerintah dinilai perlu memperkuat tiga area untuk mendongkrak posisi daya saing bisnis nasional. Tiga area tersebut adalah efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.
Arys Aditya | 17 Juni 2017 03:51 WIB
Kendaraan melintas di jalan tol Brebes Timur-Pemalang fungsional yang berkondisi naik turun di Desa Tarub Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (16/6/2017). Jalan tol merupakan salah satu jenis infrastruktur yang penyediaannya dipacu pemerintah. - Antara/Oky Lukmansyah

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memperkuat tiga area untuk mendongkrak posisi daya saing bisnis nasional. Tiga area tersebut adalah efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Berdasarkan The 2017 World Competitiveness Yearbook yang dilansir oleh International Institute for Management Development (IMD), Indonesia menempati posisi buncit dari lima negara yang disurvei di regional Asia Tenggara, yaitu peringkat 42.

Adapun, Singapura menduduki peringkat tertinggi yaitu berada pada posisi ketiga, disusul Malaysia (24), Thailand (27), dan Filipina (41). Sementara, posisi negara-negara di Asia Pasifik antara lain Hong Kong yang memuncaki daftar itu, disusul Taiwan (14), Selandia Baru (16), China (18), Australia (21), Jepang (26), dan Korea Selatan (29).

Farouk Abdullah Alwyni, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), mengatakan dalam hal efisiensi pemerintahan, persoalan utama Indonesia adalah kerangka institusional, hukum bisnis, dan kerangka manajemen sosial.

Kerangka institusional yang perlu perbaikan itu, tuturnya, adalah penciptaan kerangka regulasi dan birokrasi yang kondusif dan tidak rumit terhadap dunia bisnis, pemerintahan bersih dan bebas korupsi, serta kepastian hukum.

“Untuk memperbaiki daya saing secara signifikan di pemerintahan dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia mutlak memerlukan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang bersih, efisien, dan professional yang dapat menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya Farouk dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Jumat (16/6/2017).

Di area efisiensi bisnis, Farouk menyoroti kebutuhan pembukaan akses keuangan yang lebih merata kepada bisnis baik dari perbankan, lembaga keuangan nonbank, ataupun pasar modal. Dia menyatakan pebisnis juga sudah harus sadar terhadap keterbukaan ini.

Farouk menilai efisiensi sektor pemerintahan dan bisnis di Indonesia seperti dua sisi mata uang. ”Komitmen untuk memenuhi atau bahkan melebihi kepuasan konsumen merupakan prasyarat mutlak bagi penguatan daya saing bisnis masa depan.”

Dia menyebutkan perbaikan mendasar lainnya adalah infrastruktur. “Indonesia punya kebutuhan yang kritis terhadap pembangunan infrastruktur. Di indikator infrastruktur, Indonesia masuk jajaran terbawah, di peringkat ke 59 dari 63 negara,” ungkapnya.

Memang, lanjutnya, di satu sisi pemerintah terus menggenjot proyek infrastruktur untuk mengejar pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan pendapatan. Namun, pemerintah masih terbelit ketersediaan dana untuk program infrastruktur tersebut.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur, daya saing ekonomi

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup