Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah harus mengimplementasikan rancangan urban logistics di seluruh Indonesia agar terwujud Smart City Smart Region yang dicita-citakan.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan konsep Smart City Smart Region memang berhubungan dengan mobilitas dari passanger dan barang, dikenal dengan urban logistics.
“Jadi tidak mungkin mrmbuat smart city, tanpa adanya urban logistics. Karena pergerakkan dari barang dan orang di dalam kota harus diatur berbarengan dalam smart city,” terang Zaldy kepada Bisnis pada Jumat (19/5/2017).
Dia mengakui bahwa sebelumnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Temasek Foundation dan The Logistics Institute dari National University of Singapore merilis program Urban Logistics and Land Transportation Management guna mengharmonisasi logistik perkotaan.
Dalam kegiatan ini hendak mendorong efisiensi logsitik melalui sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya para pengambil kebijakan perencanaan tata kota.
Pasalnya, kegiatan tersebut membekali khusus pegawai negeri sipil (PNS) dengan wawasan logistik dan kemampuan menyusun sistem arus barang yang ideal dan teratur melalui Sistem Logistik Daerah (Sislogda).
“Yang dilakukan dengan Temasek hanya seminar dan workshop mengenai urban logistics, kalau rencana dan implementasinya tergantung pemerintah,” jelas Zaldy.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakin bahwa konsep smart city bisa diterapkan meskipun belum di seluruh kota se-Indonesia.
"Ini tergantung dari karakteristik kota dan juga dari komitmen pemerintah daerah setempat untuk membangun kota yang terintegrasi teknologi atau smart city," ujarnya.
Menhub Budi menegaskan ada enam hal dalam Smart City yang harus diwujudkan sebelum menjadi smart city yakni smart living, smart government, smart infrastructur, smart mobility, smart environment, dan smart economy.
"Bahkan di beberapa daerah perumahan di Jakarta sudah menerapkan smart loving untuk memberi kenyamanan kepada penduduk didalamnya. Tergantung pemdanya, apakah fokus membangun kota atau tenggelam dalam politik praktis," tambahnya.
Senada dengan Menhub, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa pemerintah pusat hanya bertugas mendorong pemda untuk menyusun konsep dan melaksanakan smart city
"Jadi tergantung pemdanya mau membuat kotanya seperti apa, seperti Kota Surabaya yang sudah jelas pemdanya mau membawa kotanya seperti apa dengan menggunakan teknologi, seperti e-government dan e-budgeting," tutur Darmin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
