Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Demo di Obyek Vital Transportasi Nasional Dilarang

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan No. SE.15/2017 tentang Larangan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Obyek-Obyek Vital Transportasi Nasional.
Ringkang Gumiwang
Ringkang Gumiwang - Bisnis.com 19 Mei 2017  |  14:52 WIB
Petugas keamanan mengawasi proses bongkar muat kontainer di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/3). - Antara/Didik Suhartono
Petugas keamanan mengawasi proses bongkar muat kontainer di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/3). - Antara/Didik Suhartono

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan No. SE.15/2017 tentang Larangan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Obyek-Obyek Vital Transportasi Nasional.

Dalam surat edaran itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, khususnya pada obyek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara strategis.

“Penyampaian pendapat di muka umum sebaiknya dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di objek vital tersebut,” kata J.A Barata, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Jumat (19/5/2017).

Dia menambahkan bahwa Bandara, Pelabuhan, Stasiun Kereta Api merupakan salah satu obyek vital transportasi nasional, sehingga dilarang untuk menjadi tempat menyampaikan pendapat atau demonstrasi.

Oleh karena itu, Kemenhub meminta para ketua unit kerja untuk dapat mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, dan ketertiban terhadap orang atau barang yang keluar masuk ke wilayah obyek vital transportasi nasional itu.

“Pengelola obyek vital nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan obyek vital nasional. Setiap pengelola agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu TNI dan Kepolisian,” tuturnya.

Seperti diketahui, pada 14 Mei 2017 yang lalu, sekelompok organisasi masyarakat melakukan orasi di Bandara Sam Ratulangi Manado. Dalam orasi itu, mereka menolak kedatangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Israwadi, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I menjelaskan kepadatan dan kemacetan lalu lintas terjadi di sekitar area bandara. Situasi juga sempat memanas, di mana massa mencoba menerobos masuk ke terminal, melalui terminal kedatangan.

“Tidak ada kerusakan fasilitas bandara, hanya railing yang terlepas serta pintu otomatis yang dilepas untuk menghindari bentrokan dengan massa yang masuk dengan menggunakan baju adat Minahasa, lengkap dengan pedangnya,” ujarnya.

Israwadi menuturkan ormas itu juga sempat memasuki area service road bandara. Namun, massa berhasil dihalau keluar setelah personil Avsec, Polda, Brimob, dan TNI AU melakukan koordinasi. Area service road pun kembali tertib dan steril.

Dia juga menambahkan bahwa aksi unjuk rasa di bandara itu berlangsung sejak pukul 09.00 WITA. Kemudian, pada pukul 17.15 WITA, kondisi bandara telah kembali kondusif, dan orasi massa sudah berakhir.

AP I menyesalkan adanya aksi unjuk rasa di Bandara Sam Ratulangi tersebut. Seharusnya, bandara tidak boleh menjadi tempat untuk aksi unjuk rasa. Larangan itu juga tertuang dalam UU Penerbangan.

AP I memohon maaf yang kepada pengguna jasa bandara atas ketidaknyamanannya akibat aksi massa tersebut. AP I berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan dan keamanan bandara sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

demo menhub
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top