Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian mendorong implementasi standar nasional Indonesia (SNI) pada berbagai produk industri nasional untuk menghindari gempuran produk impor di pasar domestik.
Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono menyampaikan implementasi hambatan tariff dan nontariff merupakan hal yang biasa diberlakukan oleh suatu negar auntuk tetap memastikan produk industrinya berdaya saing.
“Bahkan, Amerika yang selama ini dikenal sebagai negara liberal mulai menerapkan perlindungan terhadap kepentingan strategis dalam negerinya. Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya,” jelas Sigit di Jakarta, Selasa (16/5).
Sigit mencontohkan, setelah diberlakukannya SNI wajib pada pakaian bayi tahun 2014, harga jual produk pakaian bayi asal impor mengalami kenaikan tiga kali lipat disbanding harga sebelum pemerlakuan SNI wajib tersebut, yaitu dari US$8,75 per kilogram (kg) tahun 2014 menjadi US$28,10 per kg pada 2016.
Menurutnya, penerapan SNI wajib mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Selain itu, memberikan jaminan terhadap produk yang masuk ke pasar domestik merupakan yang berkualitas dan aman bagi konsumen serta menembus pasar ekspor.
“Standar produk merupakan technical barrier yang dapat diterima oleh seluruh negara, karena memberikan efek positif, antara lain menjamin keamanan, keselamatan dan kualitas produk,” ujarnya.
Kemenperin mencatat, dalam neraca perdagangan, industri tekstil dan aneka memberikan kontribusi positif yang cukup baik. Kelompok industri tekstil dan produk tekstil memberikan surplus rata-rata dalam lima tahun terakhir di atas US$4 miliar. Sementara itu, kelompok industri aneka memberikan surplus rata-rata dalam lima tahun terakhir di atas US$8 miliar.
