Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan menganggarkan program pelayaran perintis 2017 sebesar Rp946 miliar atau naik 1,7% dibandingkan anggaran tahun ini yang mencapai Rp930 miliar.
Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M. Hasani mengungkapkan mengungkapkan anggaran tersebut akan dipakai untuk menyubsidi 96 trayek kapal perintis.
“Adapun jumlahnya 50 trayek perintis akan dioperasikan oleh swasta dan 46 trayek dijalankan oleh Pelni. Jumlahnya sama dengan tahun lalu,” ujarnya, selepas rapat koordinasi pelayaran perintis, Senin (14/11).
Dia menjelaskan adanya tambahan anggaran disebabkan oleh rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memasukan biaya perbaikan dan perawatan kapal bagi sekitar 46 unit kapal negara yang selama ini dikelola oleh Pelni.
Tahun ini, dia menuturkan kapal negara yang dioperasikan Pelni tidak diberikan biaya perbaikan dan perawatan (docking).
“Kita upayakan 46 kapal negara diberikan tidak hanya operasionalnya, tetapi biaya docking-nya juga sehingga Pelni bisa merencanakan docking-nya,” ungkap Bay.
Namun, dia menambahkan pihaknya akan tetap mengawasi pelaksanaan docking ini. Sebagai pengawasan, Ditjen Perhubungan Laut akan menerapkan mekanisme pelaporan daftar perbaikan (repair list) sebelum masuk docking.
Kemudian, dia mengatakan pihaknya akan mengadakan validasi dan pemeriksaan bersama pelabuhan pangkalan. Setelah disetujui, Pelni baru boleh melakukan docking.
Tidak hanya itu, pengawasan akan berlanjut hingga kapal selesai docking. Usulan skema ini muncul akibat sulitnya penerapan docking. Selama ini, kapal perintis banyak dikerahkan untuk melayani kawasan Indonesia Timur.
Sayangnya, galangan kapal di Indonesia Timur tidak banyak. Bayangkan, ungkap Bay, 84% trayek kapal perintis ada di Indonesia Timur, tetapi 70% galangan kapal untuk perbaikan lokasinya di wilayah barat.
Khusus mobilisasi kapal yang akan masuk docking saja butuh waktu satu atau dua minggu sehingga tidak efisien. Selain itu, Kemenhub tetap harus menanggung biaya BBM selama mobilisasi kapal hingga masuk ke galangan.
Khusus bagi pelayaran perintis yang dijalankan oleh pihak swasta, Bay mengatakan pemerintah memberikan anggaran operasional dan disertakan dengan biaya perawatan dan perbaikan. Ke depannya, Kemenhub akan melakukan hal yang sama baik swasta atau Pelni.
Berdasarakan evaluasi penyelenggaraan pelayaran perintis 2010-2016, Ditjen Perhubungan laut masih meneikan permasalahan lain, yakni penyediaan BBM yang belum bisa memenuhi kebutuhan satu putaran trayek (round voyage).
Untuk pemenuhan BBM ini, Bay mengatakan pihaknya akan membicarakan lebih lanjut dengan Pertamina dan Kementerian ESDM. Masalah lain yang menjadi kendala adalah ketidaksesuaian jadwal.
Menurut Bay, jadwal kapal perintis dengan kapal Pelni dan kapal ASDP belum terpadu hingga saat ini.
“Begitu pula berkaitan dengan waktu kapal perintis beroperasi dalam satu round voyage yang masih di atas 14 hari,” ujarnya. Padahal, Bay menegaskan idealnya satu round voyage seharusnya ditempuh per 7 hari.
Solusinya, dia memaparkan pemerintah harus menambahkan untuk memperpendek atau melakukan rerouting. Namun, dia mengatakan tidak akan mungkin lagi untuk menambah kapal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
