Bisnis.com, JAKARTA - Transportasi dan logitik masih menjadi masalah bagi Indonesia, bahkan hingga berdampak pada tersungkurnya daya saing produk nasional di depan produk impor, salah satunya dari China.
Beberapa hari lalu, tulis Kantor Berita Antara, Minggu (6/11/2016), terdengar bahwa cangkul yang merupakan produk China membanjiri pasar di Tanah Air karena harganya yang relatif lebih murah.
Padahal, pedagang cangkul Suwarno yang berjualan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyatakan, produk cangkul impor China sebenarnya kalah bersaing dengan kualitas cangkul produk lokal.
"Sekitar dua tahun lalu saya pernah menyediakan cangkul impor, tetapi tidak laku," kata pedagang cangkul di Pasar Temanggung Agus Suwarno, Selasa (1/11).
Menurut dia, dari segi kualitas bahan maupun ketajaman cangkul impor tidak sebaik cangkul buatan lokal, karena kandungan bahan baku besi bajanya dinilai lebih banyak ada di dalam cangkul lokal.
Bila berkaitan soal harga, memang tidak bisa dipungkiri bahwa beban biaya pengiriman logistik dari berbagai daerah di Tanah Air kerap dikeluhkan oleh pengusaha di berbagai bidang perekonomian.
Tidak heran pula bila Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan sektor transportasi merupakan hal esensial dalam memenangkan persaingan di tingkat global karena merupakan urat nadi dari proses pengiriman barang dan jasa.
"Transportasi menjadi kunci memenangkan persaingan bebas. Sejumlah kebijakan pemerintah perlu kita apresiasi dan dukung penuh, seperti komitmen untuk membangun sejumlah jalan tol, rel, kereta api, bandara dan pelabuhan yang dilakukan secara masif dalam beberapa waktu terakhir. Namun memang ada beberapa kebijakan yang harus ditinjau ulang," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto dalam rilis Kadin, Jumat (14/10).
Dia mengingatkan saat ini dunia transportasi nasional bergerak sangat dinamis seiring dengan kebutuhan mobilitas orang dan barang yang kian tinggi di banyak tempat.
Untuk itu, semakin dinamisnya sektor transportasi nasional juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan transportasi nasional secara berkelanjutan untuk bersiap menghadapi persaingan di era pasar bebas.
Ia berpendapat bahwa transportasi darat, laut hingga udara memiliki catatan-catatan khusus yang perlu dibenahi agar setiap sektor itu menjadi lebih efisien.
Dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur yang dilakukan pemerintah diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan konektivitas dan kelancaran distribusi barang dan bahan.
"Pembangunan, penambahan dan pelebaran jaringan transportasi serta perbaikan rel dan jalan dari dan menuju ke bandara, ke pelabuhan itu sangat penting. Tidak jarang pelabuhan dibangun cukup bagus tapi belum diiringi dengan akses jalan raya yang memadai, atau misalkan ketika suatu bandara dibangun dengan cukup baik tapi belum terintegrasi dengan rel kereta api," paparnya.
Jangan beratkan Kadin juga menyatakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterapkan oleh pemerintah seperti dalam industri pelayaran nasional, jangan sampai memberatkan industri transportasi nasional.
"Kami cukup mengerti bahwa itu memang harus naik, namun diharapkan jangan terlalu naik, seharusnya perlu dilihat lagi itu kenaikannya untuk apa? Nanti perbaikan pelayanannya seperti apa," kata Carmelita.
Pihaknya tengah merumuskan rekomendasi dari dunia usaha untuk diberikan kepada pemerintah dalam waktu dekat ini, termasuk saran-saran atas regulasi yang ditetapkan pemerintah yang kurang pas bagi pengembangan transportasi nasional.
Berdasarkan data Indonesian National Shipowners Association (INSA), PNPB untuk sektor pelayaran dinilai sangat memberatkan industri pelayaran karena ada 435 pos tarif baru atau tambahan yang sangat bervariasi dan sulit diidentifikasi.
Pihaknya akan memberi respons yang konstruktif kepada pemerintah untuk mencari solusi yang lebih strategis dalam menciptakan sistem logistik nasional yang efektif dengan memanfaatan teknologi informasi untuk sektor transportasi.
"Untuk semua itu kami ingin berdampingan dengan pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa dengan keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB) seperti di Cikarang Dry Port di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, biaya logistik menjadi lebih efisien yang juga akan meningkatkan daya saing nasional.
"Kemapanan logistik seperti koin yang memiliki dua sisi, bisa meningkatkan daya saing dan dapat mengefisiensikan distribusi barang sehingga mengurangi biaya tinggi. Di tempat ini kita dapat merasakan dan menyaksikan manfaat PLB bagi pelaku usaha dan pengelola PLB ini," kata Enggartiasto Lukita di Cikarang, Jumat (23/9).
Menurut Enggartiasto, efisiensi distribusi tersebut berkat implementasi Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu.
Pada era persaingan global saat ini, setiap negara saling berlomba meningkatkan daya saing nasionalnya, salah satunya melalui pembenahan sistem logistik nasional (Sislognas).
Kelas dunia Mendag menambahkan, jika kinerja logistik Indonesia sudah bagus serta memiliki infrastruktur dan manajemen kelas dunia, Indonesia bisa menjadi salah satu pemain bisnis logistik kelas dunia.
"Posisi kita strategis, dan ruang untuk membangun pelabuhan masih luas. Sayangnya, kinerja logistik kita masih rendah sehingga belum atraktif di dalam persaingan logistik dunia," kata Enggartiasto.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah telah merespon cepat dengan mengeluarkan 13 paket kebijakan yang salah satunya mengandung tema peningkatan daya saing logistik yang dikeluarkan dalam paket ke-2 pada September 2015, yaitu memberikan mandat pembentukan PLB.
Selain itu, manajemen logistik yang baik akan menekan biaya transportasi yang membentuk harga-harga, khususnya harga bahan pokok.
Menurut dia, pembentukan PLB akan mengefisienkan logistik nasional, mendekatkan ketersediaan barang-barang keperluan industri di dalam negeri, baik industri besar maupun industri kecil dan menengah, meningkatkan investasi; serta menjadikan Indonesia sebagai hub logistik nasional, regional, maupun global.
Sedangkan terkait dengan program tol laut yang juga diyakini akan mengurangi beban biaya logistik, Kementerian Perhubungan siap mengucurkan subsidi sebesar Rp200 miliar untuk proyek tol laut yang akan dioperasikan oleh swasta pada 2017.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam diskusi yang bertajuk "Memperkuat Industri Peralatan Trasnportasi Nasional untuk Logistik" di Jakarta, Kamis (20/10) mengatakan untuk tender sendiri akan dimulai tahun ini, dan akan ada tiga tempat yang akan dioperasikan mulai 1 Januari 2017, yaitu di wilayah Barat Sumatra, Timur Kalimantan dan Maluku.
Dia merinci tiga trayek tersebut, di antaranya Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Pulau-Nias-Sinabang PP, Tanjung Perak-Bawean-Belang Belang PP dan Tanjung Perak-Kisar-Namrola-Gebe-Tobelo PP.
