Bisnis.com, DENPASAR - Gubernur Bali Made Mangku Pastika marah dan mendesak perwakilan kementerian perhubungan di daerah membuka diri serta bekerja sama dengan dinas perhubungan setempat.
Pasalnya, kata Pastika, selama ini ada kesan pemda tidak bisa ikut berperan dalam penanganan kejadian di dalam pelabuhan meskipun lokasinya berada di daerah. Tudingan itu disampaikan menanggapi ledakan kapal Gili Cat 2 di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, yang sudah menewaskan dua orang penumpang warga negara asing.
"Siapa yang disalahkan, kan kami semua disalahkan jadinya, dianggap tidak memperhatikan itu. Seolah-olah ada kerajaan tersendiri di dunia transportasi itu," katanya, Jumat (16/9/2016).
Kasus tersebut mengingatkannya kejadian kapal tenggelam di Gilimanuk-Ketapang karena kelebihan muatan. Dia mengungkapkan seringkali dianggap pelabuhan itu teritori tertutup, otoritas penuh sehingga pemda tidak punya kewenangan.
Menurutnya, hal seperti itu tidak dibenarkan sebab jika ada kapal karena kelebihan muatan, pemda ikut disalahkan. Hal yang sama terjadi dalam kasus ledakan yang menimpa Kapal Gili Cat 2, pemda tidak bisa masuk karena wilayah KSOP Padangbai. Selain itu, izin-izin kapalnya langsung ditangani oleh Kementerian Perhubungan.
Pastika mendesak Dinas Perhubungan Bali harus turun tangan terhadap masalah ledakan Gili Cat 2 dan ikut mengontrol aktivitas di pelabuhan. Lantaran, kejadian yang menimpa kapal cepat sudah dua kali terjadi, sebelumnya Kapal Marina Srikandi tenggelam di perairan Karangasem.
Dia juga mendesak kesyahbandaran melakukan pemeriksaan lebih teliti, terutama sebelum kapal berangkat harus betul-betul di cek keamanannya.
"Saya kira itu paling penting, dan tentu saja kami berduka cita atas meninggalnya dua orang dan lainnya luka-luka, saya kira itu sangat merugikan pariwisata seluruhnya," jelasnya.
