Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Minta Sinkronisasi Peta Jalan Industri Kertas

Kementerian Perindustrian meminta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melakukan sinkronisasi peta jalan atau roadmap mulai dari hutan hingga ke industri pengguna hasil hutan, salah satunya pulp dan kertas.
Kementerian Perindustrian meminta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melakukan sinkronisasi peta jalan atau roadmap mulai dari hutan hingga ke industri pengguna hasil hutan, salah satunya pulp dan kertas./Bisnis
Kementerian Perindustrian meminta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melakukan sinkronisasi peta jalan atau roadmap mulai dari hutan hingga ke industri pengguna hasil hutan, salah satunya pulp dan kertas./Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA -  Kementerian Perindustrian meminta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melakukan sinkronisasi peta jalan atau roadmap mulai dari hutan hingga ke industri pengguna hasil hutan, salah satunya pulp dan kertas.

"Sasaran utamanya adalah menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan di industri, termasuk mengintegrasikan antara sektor hulu dan hilir industrinya," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Panggah menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima kedua asosiasi itu di Gedung Kemenperin Jakarta.

Ia mengatakan peta jalan tersebut perlu mencakup target-target jangka menengah, isu lingkungan, hingga kondisi ketersediaan bahan baku dan energi untuk mendukung industri pulp dan kertas di dalam negeri.

Menurut Panggah, APKI dan APHI saat ini memiliki peta jalan masing-masing sehingga perlu duduk bersama untuk menyatukan target yang ingin dicapai.

"Roadmap ini nantinya akan menyelesaikan banyak hal. Termasuk perencanaan dan target-target ke depan itu mau dicapai seperti apa. Dan pemerintah akan mendukung apa. Kalau tidak ada ya kita tidak bisa mengikuti," ungkap Panggah.

Panggah berharap peta jalan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua bulan dari sekarang agar dapat lebih cepat ditindaklanjuti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper