Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat lebih memperhatikan nasib nelayan dan anggota keluarganya saat musim susah melaut dan juga ketika musim kemarau di mana nelayan dikabarkan susah mencari air bersih.
"Pada musim kemarau ini, nelayan sukar mendapatkan air bersih," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Menurut Herman Khaeron, guna mengatasi permasalahan tersebut, pihak direktorat jenderal penataan ruang laut KKP juga diharapkan bisa memberikan program pasokan air bersih kepada masyarakat pesisir yang membutuhkannya saat kemarau ini.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan bahwa sejumlah kunjungan kerja yang dilakukan delegasi anggota Komisi IV DPR RI menunjukkan bahwa masih ada pelabuhan yang nyaris terbengkalai di sejumlah daerah.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Kami berharap Inpres ini dapat secara tajam menggerakkan kementerian atau lembaga terkait guna menyatukan langkah dan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam," kata Ketua DPP KNTI Bidang Hukum Martin Hadiwinata di Jakarta, Jumat (26/8).
Menurut Martin, ada sejumlah catatan utama yang layak disorot dari Inpres tersebut, antara lain kinerja sektor perikanan yang beranjak baik, yang ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan di tengah kelesuan ekonomi global maupun nasional.
Kedua, lanjutnya, ironi kebijakan impor ikan yang didasari kurangnya persediaan bahan baku di tengah peningkatan produksi ikan nasional. Kondisi tersebut jelas menunjukkan belum ada kejelasan peta jalan industri perikanan nasional.
"Maka Inpres ini menjadi daya dorong terhadap perbaikan tata kelola tersebut," kata Martin.
Ia juga mengatakan, merujuk data organisasi pangan dunia (FAO), bahwa Indonesia menempati tiga besar produsen perikanan dunia.
Namun, lanjutnya, Inpres masih lemah dalam hal pengolahan hasil perikanan yang lebih memiliki nilai tambah ekonomi.
"Kami berharap Inpres tersebut menjadi pemicu optimalisasi kinerja industri perikanan nasional yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan para pelaku perikanan skala kecil," katanya.
Dia juga mengatakan, obsesi negara atas poros maritim dunia akan konstitusional apabila kebijakan yang dibuat dan diterapkan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan memperkecil ketimpangan ekonomi secara nyata.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pembangunan pulau-pulau terluar bakal lebih cepat dengan adanya dukungan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan.
"Kami harapkan pembangunan 15 pulau terluar bisa lebih cepat dengan dukungan Inpres," kata Menteri Susi.
Menteri Susi mengingatkan, selama ini KKP telah membangun sebanyak 16 pulau terluar, yaitu lima pulau sejak tahun 2015, sedangkan 10 pulau pada tahun 2016.
Untuk 2017, ujar dia, rencananya bakal ditambah sebanyak enam pulau.
