Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan perlunya pengendalian penggunaan anggaran 2016 di internal kementerian/lembaga pemerintah, demi menopang kinerja anggaran negara.
Dia mengaku pemerintah lebih memilih kebijakan pengendalian internal dibandingkan kembali melakukan perubahan rancangan anggaran 2016 demi menghindari ketidakpastian ekonomi di pasar.
"Belum, belum kita bicarakan tapi ada pembicaraan ke sana [pengajuan APBNP 2016]. [Opsi lain] ya pengendalian ke dalam, self correction,” tegasnya di Wakil Presiden, Senin(22/8/2016).
Jika target penerimaan negara melalui kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp165 triliun tak sepenuhnya tercapai, sambungnya, otomatis pemerintah harus melakukan penghematan untuk kesekian kalinya.
Senin (22/8/2016) siang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kalla melakukan pertemuan internal di kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sri Mulyani keluar melalui pintu belakang dan tak sempat bertemu dengan awak media.
Dalam keterangannya, Kalla mengatakan keduanya bertemu untuk mendiskusikan sejumlah hal terkait penanganan keuangan negara ke depan. Antara lain terkait kajian perkiraan defisit anggaran dan upaya perbaikan budget supaya masyarakat lebih meyakini kinerja anggaran negara.
Kalla juga mewaspadai ketidakpastian proyeksi penerimaan dan belanja anggaran yang diharapkan tak terlalu sering mengalami perubahan. “Intinya bicara target-target ekonomi yang akan dicapai di masa mendatang.”
