Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK menkritik kebijakan hilirisasi yang saat ini terus digaungkan pemerintahan saat ini.
Hilirisasi, kata JK, sejatinya adalah sebuah bentuk industrialisasi sebuah komoditas. Namun, saat ini hilirisasi seakan melenceng dari tujuannya, tidak mampu mengapalkan produk hilir.
JK menilai bahwa praktik hilirisasi saat ini seakan membawa Indonesia memulai kembali era Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada masa kolonial.
“Tapi dengan praktiknya ini sangat berbahaya untuk negeri ini, kalau sekarang praktiknya ya. Bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC,” kata JK saat berbincang dengan media di kediamannya, dikutip pada Kamis (8/2/2024).
Dia menilai bahwa praktik hilirisasi saat ini tidak membawa nilai lebih, melainkan hanya memanfaatkan kekayaan alam serta buruh murah dari Indonesia. Sebaliknya, nilai tambah itu dirasakan para pemain asing tetapi membuat masyarakat tambah miskin.
Ketua Palang Merang Indonesia (PMI) ini menyampaikan untuk pendapatan dari pajak hasil hilirisasi juga masih belum bisa membawa kesejahteraan masyarakat. “Hanya 1,5 persen [pajak], apa yang dibanggakan itu, memperkaya negara lain dan memiskinkan kita,” ucapnya.
Baca Juga
Tidak sampai situ, JK juga menkritik dampak dari hilirisasi malah membuat daerah-daerah utamanya tidak berkembang.
Dirinya mencontohkan bagaimana daerah di Sulawasi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara setiap tahunnya bukan berkembang malah makin merosot ke bawah.
“Lihat data statisk resminya, bukan tambah kaya tapi tambah miskin, negara ini hanya dapat dikit semuanya lari ke China, persis zaman VOC,” ujar JK.
