Bisnis.com, BATAM – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tengah memperkuat infrastruktur maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Empat konsep masuk dalam wacana besar penguatan infrastruktur maritim. Ridwan Djamaluddin, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, mengatakan konsep pertama yakni memudahkan investasi di bidang infrastruktur.
“Kami sudah menerapkan konsep izin lebih terpadu, tapi kendala masih ada, salah satunya soal lahan,” katanya.
Menurutnya, biaya logistik di Indonesia terkait dengan infrastruktur maritim yang berkontribusi sekitar 27% tidak efisien. Sekitar 14% dari jumlah itu merupakan biaya transportasi. Konsep kedua yakni menerapkan kawasan industri maritime. Ridwan menuturkan penerapan kawasan industri maritim tidak semata-mata membangun pelabuhan dan kapal, melainkan juga membagun industri agar muatan lebih terkelola.
Konsep ketiga yaitu program tol laut. Ridwan mengatakan tol laut merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya ke pulau terluar.
“Perlu penyempurnaan, khususnya menambah kapal feeder supaya manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” ucapnya.
Konsep keempat yakni pelayaran pesisir. Ridwan menilai biaya transportasi paling mahal yakni segmen darat. Kementerian Koordinator Bidang Maritim akan mencoba mengurangi biaya tersebut dengan cara memanfaatkan potensi laut.
Selain itu, kementerian mendorong terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK), salah satunya Sorong, Papua Barat. Menurut Ridwan, peraturan pemerintah tentang penetapan Sorong sebagai KEK sudah terbit. Selanjutnya, KEK Sorong akan ditujukan untuk industri pertanian, seperti CPO, kehutanan, dan pengolahan perikanan.
Pemerintah sudah mencanangkan program besar kemaritiman, seperti membangun pelabuhan laut dalam dan memasang target menumbuhkan sektor pariwisata sebagai sektor utama pertumbuhan ekonomi.
“Indonesia saat ini dalam kondisi ekonomi baik dan menarik bagi investor asing. Karean itu, pembangunan infrastruktur perlu terus didorong. Dalam lima tahun ke depan alokasi sekitar Rp5.500 triliun untuk membangun infrastruktur,” tutur Ridwan.
.jpg?w=300&h=221)
