Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mengejar penyelesaian rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang carbon capture and storage (CCS) di luar kegiatan hulu minyak dan gas (migas). Beleid itu ditargetkan rampung tahun ini untuk menopang keekonomian proyek serta memberi bagi hasil yang menarik untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Jodi Mahardi mengatakan, beberapa potensi komersialisasi CCS saat ini tengah dimatangkan pemerintah untuk meyakinkan KKKS berinvestasi pada infrastruktur kompleks penangkapan karbon.
“Tentunya mengenai monetisasi ini akan kita bahas dalam Perpres, kita bahas dari sisi injection fee, royalti fee,” kata Jodi saat ditemui di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Beberapa opsi yang akan diakomodasi di dalam rancangan Perpres itu, di antaranya storage fee, injection fee, serta carbon credit. Hanya saja, opsi-opsi tersebut belum kunjung difinalisasi dalam rancangan beleid tersebut.
Jodi mengatakan, kepastian monetisasi fasilitas CCS itu menjadi krusial untuk memastikan Indonesia dapat menjadi pusat dari CCS hub di kawasan Asia Tenggara. Dia berharap instrumen komersialisasi penangkapan karbon itu dapat memantik studi-studi yang tengah dikerjakan KKKS saat ini.
Saat ini, pemerintah telah memegang 15 komitmen pengerjaan fasilitas CCS/CCUS yang tersebar dari Arun, Sakakemang, Gemah, Central Sumatera Basin Hubs, Coal to DME+ yang dikembangkan Pertamina & Chiyoda Corp, Ramba, Gundih, East Kalimantan & Sunda Asri Basin Hubs, CCU to Metahnol RU V Balikpapan, Sukowati, Abadi, Blue Ammonia yang dikembangkan Panca Amara Utama bersama dengan Jogmec, Mitsubhisi & ITB, Tangguh.
Baca Juga
Sementara terdapat dua lapangan yang masih studi lebih lanjut di kawasan Jawa Timur yang dikembangkan Pertamina dan Chevron dan fasilitas di Kalimantan Timur yang dikembangkan Kaltim Parna Industri bersama dengan ITB.
“Kita haruskan ada transfer teknologi dan industri-industri turunan pengembangan seperti sustainable fuel dan hydrogen, kita mesti lihat ekonomi turunannya akan terbuka dengan adanya CCS ini,” kata dia.
Berdasarkan studi yang telah dilakukan Lemigas Kementerian ESDM dan studi lainnya, Indonesia memiliki potensi penyimpanan sekitar 2 giga ton CO2 pada depleted reservoir migas yang tersebar pada beberapa area dan sekitar 10 giga ton CO2 pada saline aquifer di West Java dan South Sumatra Basin.
Hasil kajian lain yang dilakukan oleh ExxonMobil memperkirakan potensi storage jauh lebih besar, yaitu sekitar 80 giga ton CO2 pada saline aquifer, sementara dari hasil kajian Rystad Energy memperkirakan lebih dari 400 giga ton CO2 pada reservoir migas dan saline aquifer Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan, banyak perusahaan migas kelas wahid, seperti BP, ExxonMobil, hingga Chevron ingin menjadi operator sejumlah reservoir penyimpanan karbon di Indonesia.
“Sudah banyak yang berebut masuk untuk bisa mengoperasikan lapangan-lapangan ini, Exxon, Chevron, BP sudah langsung mulai di Tangguh, selain bisa menampung karbon untuk mengurangi emisi, juga bisa mendorong industri kita nanti sebagai carbon hub,” kata Arifin di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
