Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENGAMPUNAN PAJAK: Proyek PPP Jadi Andalan Serap Dana Repatriasi

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional akan memfokuskan pada proyek-proyek dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sebagai pilihan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan dana repatriasi.
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (4/7). Jalan tol tersebut siap difungsikan untuk arus mudik mulai H-10 Lebaran. JIBI/Bisnis/Dwi Prasetya
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (4/7). Jalan tol tersebut siap difungsikan untuk arus mudik mulai H-10 Lebaran. JIBI/Bisnis/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional akan memfokuskan pada proyek-proyek dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sebagai pilihan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan dana repatriasi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan proyek infrastruktur yang nanti diusulkan ke pelaku usaha untuk bisa menyalurkan dana repatriasi tersebut.

“Jadi kami siapkan apakah nanti jalurnya melalui PPP [pubic private partnership] ataukah BUMN,” katanya seusai mengikuti Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada Pejabat Eselon I,II,III Ditjen Pajak, di Istana Negara Kamis (28/7/2016).

Namun, pihaknya akan menonjolkan skema KPBU atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan skema PPP tersebut. Pasalnya dalam konsep atau pipeline KPBU sudah ada banyak proyek misalnya jalan tol, pembangkit listrik, kereta api, bandara dan pelabuhan.

Bambang menambahkan bahwa dana repatriasi yang masuk tidak harus langsung ke sektor riil melainkan menggunakan instrumen keuangan. Hanya saja, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar jangan sampai dana repatriasi mengendap di instrumen keuangan selama 3 tahun.

Nah, gimana caranya supaya pindah ke sektor riil, salah satunya proyek itu langsung kita sodorkan sebagai pilihan, mereka mau yang mana, dan pastikan akhirnya dia jadi investor di situ,” ujarnya.

SIAPKAN ATURAN

Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan aturan dan prosedur termasuk kepastian imbal balik (return) yang akan diterima investor. Bahkan jika perlu, lanjutnya, dukungan pemerintah agar dana repatriasi bisa tersalurkan ke sektor riil.

"Jadi harus kita siapkan semua aturannya, kepastian return-nya. Kalau ada dukungan pemerintah ya dukungan pemerintah misalkan," katanya.

Pada pekan lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih mengaluasi proyek-proyek yang disiapkan untuk bisa menyerap dana repatriasi, khususnya di proyek jalan tol dan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lukas Hendra TM
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper