Bisnis.com, PALEMBANG- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Selatan menargetkan seluruh pasar tradisional dapat menerapkan tertib ukur paling lambat dua tahun mendatang.
Saat ini tercatat baru 13 pasar yang menerapkan tertib ukur dari total 56 pasar yang berada di provinsi itu.
Kepala Disperindag Sumsel Permana mengatakan dari catatan pihaknya baru 13 pasar yang menerapkan tertib ukur dari total 56 pasar yang berada di provinsi itu.
“Memang belum semua masuk kawasan tertib ukur, tapi kami targetkan semuanya bisa menerapkan (tertib ukur) dalam waktu dua tahun lagi,” katanya, Senin (27/6/2016).
Dia mengemukakan pasar yang sudah tertib ukur itu meliputi pasar di Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Musi Rawas.
Untuk mencapai target tersebut, kata dia, pihaknya kembali mengajukan kawasan tertib ukur untuk 11 pasar pada tahun ini.
Menurut Permana, pasar tertib ukur bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pedagang maupun investor, bertransaksi dan berinvestasi.
Oleh karena itu, dia melanjutkan, pemda ingin mendorong agar semua kabupaten/kota dapat menjadikan semua pasar yang ada di daerahnya tertib ukur.
“Supaya terlaksana di lapangan, setiap enam bulan sekali akan dilakukan pengawasan. Baik penggunaan alat ukur, atau pantauan kondisi teraan pada alat takaran yang ada,” katanya.
Dia menerangkan pedagang juga tidak diperkenankan lagi menggunakan alat takaran plastik sesuai intruksi menteri perdagangan.
Permana menambahkan sampai saat ini masih banyak pedagang yang menggunakan alat takaran plastik, hal itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
“Dalam waktu dekat, Bank Indonesia bakal meluncurkan program kredit alat takaran standar bagi pedagang untuk mendukung program pemerintah,” ujarnya.
Disperindag Sumsel juga mengajak pasar modern yang ada di Palembang untuk kontribusi memberikan CSR berupa alat takaran yang standar kepada pedagang.
Sementara itu Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan pemprov ingin mewujudkan pasar di Sumsel sebagai kawasan yang tertib ukur.
“Semua pedagang harus jujur, tidak melebihkan atau mengurangi takaran. Karena selain konsumen rugi, dosa besar jika mengurangi takaran,” katanya.
Alex mengatakan, bukan hanya mengunakan alat takaran yang sesuai standar, alat takaran yang sudah dimiliki pedagang harus sesuai tera, harus akurat, karenanya para pedagang harus rutin mengukur alat takaran atau timbangan yang dimiliki kepada Dinas Perdagangan setempat.
Sementara itu, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, adanya kawasan tertib ukur ini sangat penting bagi pedagang dan konsumen, agar proses jual beli dilakukan sebagaimana mestinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
