Bisnis.com,JAKARTA- Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta pemerintah daerah bertindak aktif untuk melakukan upaya pembebasan lahan sehingga berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan bisa cepat terselesaikan.
“Saya minta pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan bupati jangan pasif atau tidak menyediakan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur listrik,” paparnya dalam pertemuan koordinasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang digagas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (31/5/2016).
Dia melanjutkan, untuk mewujudkan rencana pembangunan pembangkit listrik yang targetnya telah direvisi dari 35.000 megawatt menjadi 17.000-18.000 megawatt, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat berbagai proses seperti memperpendek tahapan pembangunan dari sembilan tahap menjadi empat tahap serta waktu perizinan pembangunan dari dua tahu menjadi 10 bulan saja.
Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan persoalan pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur jaringan listrik menjadi permasalahan pelik yang harus diatasi karena dalam review pembangunan pembangki listrik di era Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan lembaganya, persoalan pengadaan lahan menjadi salah satu penghambat pelaksanaan proyek.
Karena itu, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus penyelesaian lahan untuk mendukung proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang juga beranggotakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
“Nanti pemerintah daerah juga bisa masuk ke dalam satgas ini,” tambahnya.
