Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi lampu kuning kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akibat realisasi pembanngunan pembangkit baru mencapai 10% dari target sebanyak 35.000 megawatt.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan Presiden meminta agar megaproyek tersebut dievaluasi menyeluruh, mulai dari proses tender, penandaan dan pengelolaannya di PT PLN (Persero).
Dia mengungkapkan realisasi baru sekitar 3.500 megawatt (MW) sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan dan pengadaan.
"Sedikit lebih lambat dari target. Oleh sebab itu Presiden memberi warning lebih baik dilakukan evaluasi secara mendalam supaya nanti tidak di tengah jalan baru terasa," katanya, di Kompleks Istana Negara, Jumat (13/5/2016).
Menurutnya, evaluasi tersebut termasuk menyangkut aturan-aturan pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan tetap dijaga. Selain itu juga aturan soal membangun energi terbarukan juga turut dijaga.
Presiden, lanjutnya, menekankan supaya ada review yang mendalam dan menyeluruh karena tenggat waktunya masih jauh. "Jangan sampai di tengah jalan baru kita kerasa hambatannya. Itu kira-kira pesan Presiden," katanya
Sudirman menambahkan kebijakan sebenarnya sudah memberi ruang untuk percepatan, tetapi lanjutnya, eksekusi di lapangan memang banyak hambatan.
"Saya kira kita sudah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, mengantispasi hal-hal tak terduga. Sebelum puasa mudah-mudahan sudah ada hasilnya," jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan target pembangunan pembangkit listrik sebenarnya sebanyak 42.000 megawatt (MW) yang terdiri dari 35.000 MW proyek baru dan 7.000 MW proyek sisa FTP-1 dan FTP-2.
Dia menyebutkan pembangunan pembangkit dari semula rata-rata 2.000 MW per tahun ditargetkan menjadi 7.000 MW per tahun.
Sementara itu, pembangunan transmisi dari semua rata-rata 1.500 kilometer sirkuit (kms) per tahun menjadi 9.000 kms per tahun. Adapun pembangunan gardu induk semula rata-rata 2.000 mega volt ampere (MVA) per tahun menjadi 20.000 MVA per tahun.
“Kita ambil contoh transmisi, untuk membangun 46.000 kms dibutuhkan 90.000 tiang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah khususnya menyangkut perizinan. Dan juga dukungan masyarakat,” katanya.
Namun, lanjutnya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3/2016 dan juga Peraturan Presiden Nomor 4/2016, maka saat ini seluruh proyek, khususnya transmisi bisa mulai bergerak.
Pasalnya, kendala utama dalam pembangunan proyek transmisi adalah persoalan pembebasan lahan. Kini, PLN bisa membeli tanah di atas nilai jual objek pajak (NJOP), meski jika ada persoalan harga yang terlampau tinggi, pihaknya mau tidak mau menunggu proses peradilan.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang menyebutkan permasalahan dalam pembangunan baik pembangkit maupun transmisi, 60% itu disebabkan karena masalah legal, terutama menyangkut pengadaan lahan dan izin.
“Pengadaan lahan yang paling susah itu lahan transmisi, setiap 1 KM transmisi itu membutuhkan lebih kurang 3-4 tapak. Kita akan membangun untuk 35.000 MW ini sepanjang 46.000 km transmisi, atau 25.000 sampai 80.000 tapak tower. Satu tapak tower untuk 500kV itu butuh lebih kurang 625 m2. Nah ini setiap tapak satu demi satu harus kita bebaskan,” katanya.
.jpg?w=348&h=261)
