Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengklaim pihaknya menghormati hak atas tanah masyarakat dalam proses pengadaan tanah.
Menurutnya, Kementerian ATR/BPN memiliki empat program strategis pada tahun ini yakni Pelayanan Pertanahan, Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Reforma Agraria, serta Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat. Terkait dengan pengadaan tanah, dia menuturkan, pihaknya mengedepankan hak atas tanah masyarakat.
"Kami memandang dalam pengadaan lahan kami harus mengedepankan penghormatan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat,” kata Ferry dalam keterangannya yang dikutip Bisnis.com, Rabu (10/2/2016).
Dia menuturkan pihaknya mengharapkan tidak ada tradisi saling menuding antara kementerian itu, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah maupun BUMN dalam urusan pembebasan lahan. Hal tersebut, kata Ferry karena mereka adalah satu untuk mewakili pemerintah sehingga jangan sampai kehilangan kepercayaan rakyat kepada negara.
Walaupun demikian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) justru meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik agraria yang mencapai 6,94 juta hektare hingga akhir tahun lalu dengan semakin meningkatnya penggunaan lahan oleh korporasi dan pemerintah untuk ekspansi bisnis dan pembangunan proyek berskala besar.
Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi menuturkan rezim pemerintahan saat ini justru tak menyelesaikan konflik agraria yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Sepanjang 1970—2002, terdapat sekitar 1.500 konflik agraria, sedangkan 2004—2014 mencapai 1.391 konflik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
